DetikNews
Jumat 09 Februari 2018, 19:51 WIB

Guru Besar Minta Ketua MK Mundur, Kaitan dengan Putusan Angket?

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Guru Besar Minta Ketua MK Mundur, Kaitan dengan Putusan Angket? Ketua MK Arief Hidayat (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Sebanyak 54 guru besar universitas di Indonesia meminta Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Apakah desakan ini muncul karena MK memutuskan DPR berwenang melakukan hak angket terhadap KPK?

Pengajar di STHI Bivitri Susanti Jentera, yang juga sebagai fasilitator gerakan tersebut, mengatakan tak ada hubungan langsung antara putusan MK soal hak angket dan desakan mundur terhadap Arief Hidayat. Menurutnya, 54 guru besar tersebut sejak jauh hari telah meminta Arief mundur sebagai Ketua MK.

"Intinya, kalau ada hubungannya tidak langsung karena proses mengumpulkan pernyataan kepada 54 guru besar tidak akan memasukkan nama. Jadi pakai bicara dulu. Begini kasusnya. Jadi ngomong dengan 54 nggak sebentar. Nggak akan tercapai (kalau sehari). Kami sudah mulai sejak 2 minggu," kata Bivitri di Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Sementara itu, guru besar antropologi hukum UI, Prof Sulistyowati Irianto, menyebut gerakan tersebut murni imbauan moral. Sulis menegaskan para guru besar itu tak mempunyai kepentingan politik apa pun.

"Kami nggak punya otoritas apa pun yang kami minta adalah imbauan moral. Tapi kan nggak bisa lihat peristiwa ini berdiri sendiri sejak dua minggu. Kami tidak berpolitik, nggak ada berpolitik-politik, kami nggak ada kepentingan apa pun," ujarnya.

Senada dengan pernyataan di atas, dosen Fakultas Hukum Unair, Herlambang Wiratwaman, menuturkan imbauan moral 54 guru besar itu tak berkaitan langsung dengan putusan MK soal hak angket. Namun, secara pribadi, dia menduga putusan MK terkait hak angket seakan-akan mengonfirmasi putusan Dewan Etik terhadap Arief Hidayat soal pertemuan dengan DPR.

"Saya kira awalnya kami hanya meyakini, di putusan dewan etik kalau kita baca memang di putusan yang terakhir itu ada perbedaan rekomendasi pemberian sanksi, dan di dalam catatan pemberian, catatan putusan dewan etik yang tak terpisah. Tapi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, terkait putusan yang kemarin (hak angket). Seakan-akan bahwa putusan kemarin mengonfirmasi apa yang kami baca di dalam putusan dewan etik," imbuhnya.

Sementara itu, 54 guru besar ini juga akan menyampaikan sikapnya secara langsung melalui surat kepada Arief. Surat juga ditembuskan kepada 8 hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, dan Ketua DPR RI sebagai lembaga yang mengusulkan Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait hak angket DPR terhadap KPK. Gugatan yang ditolak adalah Nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan. Mereka merupakan pegawai KPK.

Adapun yang diajukan penggugat untuk diuji oleh MK adalah Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal itu mengatur penggunaan hak angket oleh DPR.

Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK masuk ranah eksekutif. Karena itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.




(knv/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed