DetikNews
Jumat 09 Februari 2018, 19:00 WIB

Bamsoet Minta Pembahasan RUU Penyadapan Undang KPK-Polri-Kejaksaan

Tsarina Maharani - detikNews
Bamsoet Minta Pembahasan RUU Penyadapan Undang KPK-Polri-Kejaksaan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan kembali dilanjutkan. Dia mengimbau Komisi III DPR mengundang institusi penegak hukum untuk membahas RUU itu.

"Mendorong Komisi III untuk segera melakukan langkah-langkah lebih lanjut mengenai perkembangan pembahasan RUU tersebut, mengingat penugasan pembahasan terhadap RUU tersebut berada di Komisi III DPR," kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (9/2/2018).

Hal ini, kata Bamsoet, untuk membahas cara hingga izin penyadapan yang bisa dilakukan seluruh institusi penegak hukum. Dia berharap perwakilan institusi dari KPK, Polri, dan Kejaksaan dapat hadir memberikan masukan terhadap RUU Penyadapan.

"Meminta Komisi III untuk segera membicarakan masalah terkait dengan mengundang KPK, Polri, Kejaksaan, serta institusi lain yang memiliki kepentingan melakukan penyadapan agar mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, sehingga dapat dijadikan rekomendasi saat penyusunan pasal-pasal dalam RUU oleh DPR," papar politikus Partai Golkar itu.

RUU Penyadapan ini memang sudah masuk Prolegnas Prioritas 2018. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara umum, putusan MK itu menyebutkan hingga saat ini belum ada hukum yang secara komprehensif mengatur cara dan izin penyadapan bagi lembaga penegak hukum. Proses penyadapan sering kali bertentangan dengan HAM.

Beberapa putusan MK yang berkaitan dengan hal tersebut di antaranya Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 60/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016. MK berpendapat penyadapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang bertentangan dengan konstitusi.

Meski demikian, MK memandang hak privasi merupakan bagian dari HAM yang dapat dikurangi (derogable right). Untuk keperluan yang sangat penting, seperti penegakan hukum, hak ini bisa dibatasi. Hanya, sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, pembatasan terhadap hak privasi ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang.
(tsa/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed