DetikNews
Jumat 09 Februari 2018, 19:03 WIB

Susun Pedoman Materi Khotbah, Bawaslu: Tidak Wajib, Cuma untuk Referensi

Dwi Andayani - detikNews
Susun Pedoman Materi Khotbah, Bawaslu: Tidak Wajib, Cuma untuk Referensi Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menyusun aturan soal materi khotbah untuk menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA. Aturan tersebut dibuat agar menjadi referensi tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.

"Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Afif menjelaskan penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Ini bertujuan memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama.

"Hanya materi khotbah berwawasan pengawasan dan dibuat tidak hanya dari perspektif Islam, tapi juga Kristen, Katolik Hindu dan Buddha, di dalamnya memuat seperti larangan politik uang dan lain-lain," ujar Afif.

Menurut Afif, tokoh agama menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran. Serta dapat mendinginkan suasana kampanye dari ujaran kebencian.

"Bagaimana para tokoh agama menjadi bagian penting yang kita ajak melakukan pencegahan pelanggaran, mendinginkan suasana agar ujaran kebencian, SARA tidak semakin merebak," ujar Afif.


Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kampanye yang memuat SARA bisa dipidana.

"Norma hukum jelas, dalam UU, money politics dilarang, ancamannya pidana. Kemudian tim kampanye yang singgung suku, ras, agama, apa pun itu dilarang dan bisa pidana," ujar Abhan.

Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 69 huruf b dan c. Menurutnya, sanksi ini juga akan dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu.

"Tinggal nanti tergantung pembuktian kami dalam proses pengkajian atas laporan dugaan pelanggaran pilkada," kata Abhan.
(nvl/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed