Banyak Kepala Daerah Korupsi, Golkar Ingin Mahar Politik Diharamkan

Jakarta - Bupati Jombang Nyono Suhari yang dulu menjabat ketua DPD Golkar Jawa Timur, baru-baru ini ditangkap KPK karena kasus dugaan suap. Mencegah kejadian serupa, Golkar ingin agar ada undang-undang yang mengharamkan mahar politik.

"Saya sendiri tak setuju ada mahar politik karena ini menimbulkan persoalan, akan menyedot energi yang besar bagi kader Golkar. Mungkin kalau perlu ada perundangan yang mengharamkan," ujar Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di kediamannya, Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 23, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2018).

Baca juga: Ketua Golkar Jatim Dicokok KPK, Airlangga: Kami akan Tindak Tegas

Baca juga: Siasat Rasuah Bupati Jombang, Duit Pungli Puskesmas untuk Suap

Terkait status Nyono, Golkar disebut Agung memilih menyerahkannya kepada hukum yang berlaku. Golkar, di era Airlangga yang mengusung tagline 'Golkar Bersih', disebut Agung tak akan memberi toleransi bagi kader yang korupsi.

"Sudah dilakukan pergantian, sudah diberhentikan. Lagi pula, Pak Nyono sendiri sebagai ketua DPD Golkar menyatakan pengunduran diri, baik sebagai ketua Golkar atau bupati," tutur Agung.

"Ini langkah sesuai tagline Golkar sekarang ingin bersih, tidak dipersoalkan lagi. Siapapun kader Golkar korupsi dan terbukti, maka dia harus menanggung risiko dikeluarkan partai," tegas dia. (gbr/rvk)