DetikNews
Kamis 08 Februari 2018, 19:17 WIB

BNPB: Naturalisasi Sungai Cocoknya di Wilayah Bogor atau Depok

Herianto Batubara - detikNews
BNPB: Naturalisasi Sungai Cocoknya di Wilayah Bogor atau Depok Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. (Arief Ikhsanudin/detikcom)
FOKUS BERITA: Banjir 2018
Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berkata pengerukan dan pelebaran kali di Jakarta sangat mendesak dilakukan. Jika tidak, bencana banjir akan terus berulang dan semakin parah.

Sutopo memaparkan bantaran sungai di wilayah Jakarta sudah penuh oleh permukiman. Mau melebarkan sungai 10 meter saja, ada ribuan warga yang harus dipindahkan.

"Di Sungai Ciliwung antara ruas jembatan JORR hingga Kampung Melayu ada sekitar 250.000 KK yang tinggal di bantaran sungai," kata Sutopo kepada detikcom, Kamis (8/2/2018).

Deretan rumah semi permanen berjejer di bantaran Kali Ciliwung di Kawasan Manggarai, Jakarta. Foto diambil Kamis (8/2) Deretan rumah semipermanen berjejer di bantaran Kali Ciliwung di kawasan Manggarai, Jakarta. Foto diambil pada Kamis (8/2) Foto: Agung Pambudhy/detikFoto.

Menurut Sutopo, membenahi sungai di Jakarta, entah dengan normalisasi ataupun naturalisasi, tidak perlu dijadikan polemik. Namun, menurutnya, naturalisasi sungai tidak tepat dilakukan di Jakarta.


"Naturalisasi sungai itu cocok di wilayah Bogor atau Depok yang bantaran sungai masih ada ruang untuk ditanami. Di Jakarta kalau tebing sungai tidak ditalud secara struktural akan mudah longsor. Memerlukan lahan yang luas lebar di kiri-kanan sungai. Yang penting lebarkan dan perdalam alur sungai yang ada. Setelah itu, mau dinamakan istilah 'normalisasi' atau 'naturalisasi' silakan. Nggak urgen. Yang urgen adalah action segera membenahi bantaran sungai," paparnya.

Dijelaskan Sutopo, naturalisasi sungai adalah pembenahan sungai dengan alamiah. Naturalisasi memperhatikan ekosistem dan lingkungan dimana tebing sungai tidak ditalud, melainkan ditanami pohon-pohon. Sungai yang ada harus dilebarkan dan dikeruk lebih dahulu.

Sutopo mengatakan naturalisasi cocok dilakukan di Bogor atau Depok karena bantaran sungainya terbilang masih luas dan belum berkembang menjadi permukiman. Berbeda dengan Jakarta, yang di bantaran sungainya sudah banyak permukiman sehingga lebih tepat dilakukan normalisasi.


Sutopo pun memberikan contoh pelebaran Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Melayu. Dia menyebut dampaknya sangat terlihat. "Setelah dinormalisasi, banjir cepat sekali surut," ucapnya.

"Ini contoh pelebaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu. Setelah dinormalisasi, banjir cepat sekali surut. Yang bawah adalah normalisasi Waduk Pluit. Pengerukan dan pembenahan bantaran waduk telah menyebabkan daerah sekitar Waduk Pluit tidak rawan tinggi banjir," kata Sutopo. Foto: Pelebaran Sungai Ciliwung dan Normalisasi Waduk Pluit (Istimewa)

"Cara-cara seperti ini harus segera dilanjutkan daripada berpolemik dengan istilah hidrologi," sambung Sutopo.

Sutopo menyelesaikan kuliah di Fakultas Geografi, Jurusan Geografi Fisik, Program Studi Hidrologi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1994. Dia meraih gelar MSc dan PhD di Institut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian utamanya dilakukan di bidang hidrologi dan konservasi tanah air. Dia menekuni persoalan banjir Jakarta sejak 1995 hingga sekarang.

Sutopo bekerja di BNPB sejak Agustus 2010 hingga sekarang. BNPB merupakan salah satu lembaga yang berkaitan langsung apabila terjadi banjir, termasuk di Jakarta. Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
(hri/fjp)
FOKUS BERITA: Banjir 2018
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed