Investor Tak akan Dibayar Sebelum ERP Lolos Uji Coba Selama 3 Bulan

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah gerbang elektronic road pricing di Jalan HR Rasuna Said, Rabu (7/1/2015). Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta segera memasang alat electronic road pricing (ERP) pada Oktober mendatang. Pemprov DKI menggunakan skema lelang investasi dan akan membayar investor bila ERP sudah teruji efektif.

"Supaya nggak bangun langsung ditinggal sehingga efektivitas teknologi yang digunakan tetap baik sama-sama jagain. Istilah kata, mohon maaf, dia (investor) akan menjaga akurasi teknologi tersebut. Kalau teknologinya jelek, maka dia yang akan rugi triliunan. Kalau bagus, istilah kata, semut jalan saja terdeteksi," kata Kadishub DKI Andri Yansyah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Andri mengatakan pembangunan ERP tersebut tidak akan menggunakan APBD. Pemerintah akan membayar biaya pembangunan ERP setelah diuji coba selama tiga bulan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemprov DKI bayar cicilan setelah 3 bulan masuk bulan keempat selama 5 tahun. Besaran cicilan akan ditentukan. Itu yang dilelang nanti, harga terbaik," terangnya.

Dengan skema tersebut, Pemprov DKI tidak mendapatkan risiko kegagalan dalam proyek tersebut. Dia mengatakan pihaknya tengah menyeleksi investor dalam pembangunan ERP.

"Yang pasti nanti akan dibuka saat lelang dari dokumen. Kami siapkan lajur, panjang sekian, mobil yang lewat sekian. mereka survei mereka nawar. Taruh duit, bangun, sampai pendampingan, kita nggak ada risiko," jelasnya.

Andri mengatakan teknologi yang digunakan di ERP harus sudah teruji di negara lain. Dia mengatakan penerapan ERP tetap diberlakukan di Sudirman dan Rasuna Said mulai 2019.

"ERP harus proven, sudah diuji di negara top dunia. Teknologi yang bisa diterapkan di parkir, tol, bayar pajak, semua. Teknologi terbuka, kalau ada sesuatu yang rusak tidak mengandalkan dia tetapi bisa vendor lain," terangnya. (fdu/fdn)