"Februari adalah bulan tuntas PKH. Untuk memantau perkembangan pencairan PKH di berbagai pelosok Indonesia, maka pada bulan ini Kementerian Sosial bersama seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI akan turun ke lapangan. Intinya adalah mengawal ketepatan sasaran dan kemanfaatannya," kata Idrus dalam keterangannya, Rabu (7/2/2018).
Idrus menambahkan tahun ini penerima manfaat bantuan ini ditingkatkan dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp 4,5 triliun bagi 9.149.051 KPM yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menjadi penyaluran bansos PKH. Total ada 5.597 keluarga di kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang menerima bantuan tersebut. Mereka terdiri dari peserta regular 5.463 KPM, lansia 95 KPM, dan disabilitas 39 KPM.
Sementara, penyaluran Bansos Pangan Rastra di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 220.991 KPM dengan bantuan senilai Rp 252.611.920.000. Untuk di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 8.609 KPM dengan bantuan senilai Rp 11.363.880.000.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari Bansos Pangan Rastra di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 68.057 KPM dengan bantuan senilai Rp75.299.840.000. Idrus mengatakan warga sudah digratiskan menebus beras tersebut.
"Bansos Rastra diberikan sebanyak 10 kg kepada ibu-ibu dan tidak perlu membayar uang tebus. Kalau sebelumnya ada biaya tebus per kilo Rp 1.600, sekarang sudah gratis. Jadi 10 kg utuh diterima oleh setiap keluarga. Nanti kalau masih ada yang minta uang tebus, laporkan kepada Kemensos," pesan Idrus. (ams/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini