Pengamat: Pilkada Sumsel Bebas Isu SARA, tapi Rawan Mobilisasi PNS

Pengamat: Pilkada Sumsel Bebas Isu SARA, tapi Rawan Mobilisasi PNS

Raja Adil Siregar - detikNews
Rabu, 07 Feb 2018 18:21 WIB
Pengamat: Pilkada Sumsel Bebas Isu SARA, tapi Rawan Mobilisasi PNS
Ilustrasi (Zaki Alfarabi/detikcom)
Palembang - Sembilan kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan akan melaksanakan pilkada serentak. Meskipun diprediksi terbebas dari konflik isu SARA, ada faktor lain yang akan menjadi penyebab konflik di Bumi Sriwijaya.

Tidak hanya persoalan konflik, posisi Alex Noerdin, yang saat ini masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan, ternyata masih menjadi sorotan terkait politik dinasti. Itu lantaran putra sulung Alex, Dodi Reza Alex, akan ikut bertarung dengan tiga paslon lain.

"Saya rasa kalau konflik agama dan isu SARA itu tidak akan terjadi di Sumatera Selatan, tapi ada catatan penting soal politik aliran, mulai dari kelompok Ogan, Musi, dan Komering. Termasuk posisi Alex Noerdin yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, pasti akan dikaitkan dengan politik dinasti," kata pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (7/2/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baginda Togar menilai semua lapisan, baik KPU, Bawaslu, maupun lembaga dari pengawas aparatur sipil negara (ASN), harus benar-benar bekerja secara maksimal. Jadi, saat dilakukan pemungutan suara, tidak akan terjadi kekhawatiran untuk memobilisasi ASN.

"Dodi itu dinasti Alex dan Giri adalah Kiemas, mereka juga punya jabatan, baik gubernur, ketua DPRD, dan bupati. Ada pula Ishak Mekki, yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur, tentu inilah yang dikhawatirkan kalau ASN nanti akan dimobilisasi dan kekhawatiran dari paslon lain itu pasti ada," kata dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang tersebut.

Selain semua elemen harus mampu menjaga kondusivitas saat pilkada serentak, ada pekerjaan rumah (PR) besar dari empat paslon jika nantinya terpilih untuk memajukan Sumsel. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik sampai pelosok desa, hingga penuntasan kemiskinan.

Untuk itu, masyarakat dari sekarang harus memikirkan siapa paslon yang layak memimpin selama 5 tahun ke depan. Jadi paslon dapat adu program untuk dapat menarik hati rakyat melalui program-program yang berpihak.

"Perlu diingat bahwa Sumsel ini bukan hanya Palembang, jadi masih ada PR besar setiap calon untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur hingga ke daerah. Kita lihat saja kalau ke daerah, jalan berlubang, jembatan rusak, dan lain sebagainya, padahal Palembang hanya salah satu dari 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata Bagindo. (asp/asp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads