JK: Calon Kepala Daerah Sudah Tak Bisa Kampanye Sekolah Gratis

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berkelakar soal banyaknya sekolah yang sudah gratis dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bahkan saat ini banyak calon kepala daerah yang sudah tidak bisa lagi mengkampanyekan sekolah gratis.

"Menurut data, masih banyak anak yang usia sekolah tapi tidak bersekolah. Padahal, kalau dihitung, semua sekolah sudah gratis, setidaknya pada kampanye bupati itu kan seperti itu (tidak bisa janji sekolah gratis). Karena kalau ada kampanye, tentu nanti kampanye Bapak kan semua gratis, gitu, kan," ujar JK dalam sambutannya di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusdiklat Kemendikbud, Serua Bojongsari, Depok, Rabu (7/2/2018).

Namun JK meminta agar tidak semua siswa di sekolah digratiskan. Dia meminta agar siswa yang orang tuanya mampu tidak digratiskan dan diminta menyumbang subsidi.

"Saya pernah hadir dalam satu sekolah, saya lihat sekolah negeri kok jelek sekali, itu di Banten sana, di Pandeglang atau di mana itu. Kemudian, ada sekolah di depannya bagus. Kenapa ini sekolah begini (jelek)? 'Kita takut, Pak, kita takut minta sumbangan orang tua, nanti dikira pungli kepala sekolahnya' (ujar guru di sekolah tersebut). Di sebelah saya datangi juga, (ditanya) kenapa (ini sekolahnya bagus?) 'Ini sumbangan orang tua'," kata JK.

Baca juga: JK Bicara Ganti Menteri Ganti Kurikulum

Baca juga: Rembuk Pendidikan, JK Doakan Guru yang Tewas Dianiaya Murid

Menurut JK, banyak orang tua murid yang rela menyumbang untuk pembangunan sekolah anaknya. Namun sekolah tersebut harus terbuka kepada orang tua murid.

"Jangan semua sekolah di ujung-ujung, sana tanggung jawab Menteri Pendidikan, kenapa sekolah jelek di situ padahal ada orang tua, ada orang mampu. Marilah kita kembali bergotong royong perbaiki itu selama ada cross subsidi antara yang mampu dan yang tidak mampu. Daripada mereka pergi ke sekolah internasional yang bayarannya ratusan juta rupiah uang pangkalnya," ucap JK.

JK juga mengingatkan agar tidak menganggap pendidikan yang baik hanya dapat diraih di lembaga pendidikan yang mahal. Menurutnya, saat ini sudah masuk zaman keterbukaan. Setiap sekolah memiliki peluang yang sama untuk memberi pendidikan yang baik. Dia pun berbicara soal wacana pemerintah yang akan mendatangkan universitas dari luar negeri.

"Karena itu, kenapa juga dalam kebijakan terakhir pemerintah akan mengizinkan perguruan tinggi luar negeri, perguruan internasional untuk masuk Indonesia. Pikirannya sederhana, karena kenapa kita memberikan beasiswa yang mahal-mahal untuk anak-anak kita (sekolah ke luar negeri)," tutur dia.

"Mana yang lebih baik, kita bawa sekolahnya ke sini sehingga lebih banyak anak yang bisa sekolah. Sehingga ada juga ada pembanding. Dan tentu universitas-universitas sekitar juga mempunyai manfaat untuk saling belajar," imbuhnya.

JK menyebut ada empat unsur terpenting dalam membangun pendidikan. "Pertama tentu ada sekolahnya, ada infrastrukturnya yang baik, ada guru yang baik, ada sistem yang baik, kemudian ada murid dan siswa," ungkapnya. (nvl/rvk)