Overcapacity Lapas, Buwas Minta UU Narkotika Diubah

Jakarta - Lembaga pemasyarakatan (lapas) yang penuh akibat jumlah narapidana narkoba yang kian bertambah masih menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepala BNN Budi Waseso (Buwas) menyebut perlu ada regulasi baru melalui revisi UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kita harus cari solusinya, makanya perlu ada regulasi, perlu ada perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009. Tidak semua yang dihukum karena penyalahgunaan narkotika itu masuk lapas," kata Buwas di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Buwas menjabarkan hukuman bagi narapidana kasus narkoba perlu dibedakan antara pengguna dan bandar. Ia pun menuturkan, dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dijelaskan secara detail terkait penyalahgunaan, pecandu, ataupun korban.

Menurutnya, pengguna atau pecandu narkoba masih dapat dihukum sosial semacam dijauhkan dari lingkungan sehari-hari. Sedangkan untuk bandar narkoba, ia menyebut dapat langsung dihukum mati.

"Yang hukumannya cuma pemakai kan hukumannya cuma 3 bulan, kerja sosial saja. Dia wajib lapor, terus dia kerja sosial bersihin pasar, bersihin terminal. Kalau bandar itu kan sudah kuat. Itu sudah hukuman mati, ya sudah. Tinggal hukuman mati, ya tidak usah dilama-lama," sebutnya.

"Harus kita bedakan. Makanya di UU ini harus jelas. Supaya jangan ada abu-abu. Kalau abu-abu gini, nanti dimanfaatkan oleh oknum. Mau kena berapa ini, mau direhab apa dipidana. Nah ini kan kacau," tutupnya. (yas/imk)