"Fokus kita sekarang adalah penekanan pada human rights, terutama pada sisi ekonomi, dalam pengertian ingin mengentaskan (masyarakat dari) kemiskinan, memperbaiki ketimpangan, memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak-haknya yang dasar," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).
Dalam pertemuan itu, hadir dari pihak Komisi Tinggi HAM PBB di antaranya Komisioner Tinggi untuk HAM Zeid Ra'ad al-Hussein, Francesco Motta, dan Ravina Shamdasani. Pertemuan berlangsung kira-kira 30 menit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Hak dasar yang dimaksud Bambang adalah terkait akta kelahiran, KTP, hingga layanan administrasi kependudukan lainnya. Setelah itu, diperhatikan pula mengenai pendidikan hingga ketersediaan air bersih.
"Hak dasar itu misalnya ketika lahir mendapatkan akta kelahiran, kemudian KTP, untuk layanan administrasi kependudukan secara umum. Kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, sanitasi air bersih, sampai dia akhirnya mandiri sebagai warga negara yang tidak lagi miskin," tutur Bambang.
Bambang menegaskan kembali, pihaknya ingin memastikan bagaimana setiap warga negara Indonesia terpenuhi dari sisi kebutuhan hidup dasarnya.
"Bagaimana memastikan setiap orang di Indonesia, human rights dari sisi kebutuhan hidupnya, terpenuhi. Jadi dia bisa keluar dari kemiskinan," ujarnya. (rna/hri)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini