Selasa 06 Februari 2018, 18:15 WIB
Kepala Bappenas Beberkan Upaya Perangi Kemiskinan ke KT HAM PBB
Komisi Tinggi HAM PBB menemui Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Rina Atriana/detikcom)
Jakarta -
Komisi Tinggi HAM PBB menemui Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pertemuan membahas program pemerintah memberantas kemiskinan untuk memenuhi hak dasar warga.
"Fokus kita sekarang adalah penekanan pada human rights, terutama pada sisi ekonomi, dalam pengertian ingin mengentaskan (masyarakat dari) kemiskinan, memperbaiki ketimpangan, memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak-haknya yang dasar," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).
Dalam pertemuan itu, hadir dari pihak Komisi Tinggi HAM PBB di antaranya Komisioner Tinggi untuk HAM Zeid Ra'ad al-Hussein, Francesco Motta, dan Ravina Shamdasani. Pertemuan berlangsung kira-kira 30 menit.
Hak dasar yang dimaksud Bambang adalah terkait akta kelahiran, KTP, hingga layanan administrasi kependudukan lainnya. Setelah itu, diperhatikan pula mengenai pendidikan hingga ketersediaan air bersih.
"Hak dasar itu misalnya ketika lahir mendapatkan akta kelahiran, kemudian KTP, untuk layanan administrasi kependudukan secara umum. Kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, sanitasi air bersih, sampai dia akhirnya mandiri sebagai warga negara yang tidak lagi miskin," tutur Bambang.
Bambang menegaskan kembali, pihaknya ingin memastikan bagaimana setiap warga negara Indonesia terpenuhi dari sisi kebutuhan hidup dasarnya.
"Bagaimana memastikan setiap orang di Indonesia, human rights dari sisi kebutuhan hidupnya, terpenuhi. Jadi dia bisa keluar dari kemiskinan," ujarnya.
(rna/hri)
"Fokus kita sekarang adalah penekanan pada human rights, terutama pada sisi ekonomi, dalam pengertian ingin mengentaskan (masyarakat dari) kemiskinan, memperbaiki ketimpangan, memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak-haknya yang dasar," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).
Dalam pertemuan itu, hadir dari pihak Komisi Tinggi HAM PBB di antaranya Komisioner Tinggi untuk HAM Zeid Ra'ad al-Hussein, Francesco Motta, dan Ravina Shamdasani. Pertemuan berlangsung kira-kira 30 menit.
 Komisi Tinggi HAM PBB menemui Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Rina Atriana/detikcom) |
Hak dasar yang dimaksud Bambang adalah terkait akta kelahiran, KTP, hingga layanan administrasi kependudukan lainnya. Setelah itu, diperhatikan pula mengenai pendidikan hingga ketersediaan air bersih.
"Hak dasar itu misalnya ketika lahir mendapatkan akta kelahiran, kemudian KTP, untuk layanan administrasi kependudukan secara umum. Kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, sanitasi air bersih, sampai dia akhirnya mandiri sebagai warga negara yang tidak lagi miskin," tutur Bambang.
Bambang menegaskan kembali, pihaknya ingin memastikan bagaimana setiap warga negara Indonesia terpenuhi dari sisi kebutuhan hidup dasarnya.
"Bagaimana memastikan setiap orang di Indonesia, human rights dari sisi kebutuhan hidupnya, terpenuhi. Jadi dia bisa keluar dari kemiskinan," ujarnya.
(rna/hri)
