DetikNews
Selasa 06 Februari 2018, 15:08 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, JK Bandingkan dengan Thailand

Rina Atriana - detikNews
Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, JK Bandingkan dengan Thailand Foto: Wapres Jusuf Kalla. (Muhammad Taufiqurrahman-detikcom)
Jakarta - Dua pasal penghinaan kepala negara masuk dalam Rancangan KUHP. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Presiden merupakan lambang negara.

"Presiden juga lambang negara. Kalau anda menghina lambang negara kan berarti secara keseluruhan orang bisa masalah," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

JK mencontohkan, di Thailand jangankan menghina raja, menghina anjing raja saja bisa dihukum. JK tak mempermasalahkan apabila ada yang mengkritisi Presiden dan Wapres, namun jangan sampai menghina.

"Itu jangan dibandingkan, kalau di Thailand menghina anjingnya raja juga itu Anda bisa dihukum. Kita tidak kan? Anda kritik habis-habisan kan Presiden Wapres tidak ada soal. Cuma jangan menghina," tutur JK.

Menurut JK, kritis memiliki dasar sedangkan penghinaan tak berdasar. JK meminta Pasal yang mengatur tentang penghinaan Presiden ini bukan merupakan pasal karet.

"Dibuat lah jangan karet. Jadi kalau mau kritik, kritik saja. Tapi ada buktinya, ada dasarnya, yang menghina tidak ada dasarnya," ujar JK.

"Katakanlah 'oh Presiden itu PKI', dasarnya apa? Karena itu anda (misal) kalau saya katakan anda PKI, anda bisa tuntut saya kan, apalagi presiden. Contohnya itu," imbuhnya.

Sebelumnya, rapat tim perumus RUU KUHP dengan pemerintah sepakat pasal penghinaan presiden masuk KUHP. Sedangkan pasal penghinaan melalui media sosial ditunda pembahasannya.
(rna/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed