Pendidikan di Riau Dapat Dana Kompensasi BBM Rp 190 M

Pendidikan di Riau Dapat Dana Kompensasi BBM Rp 190 M

- detikNews
Selasa, 21 Jun 2005 02:01 WIB
Pekanbaru - Pemerintah Pusat akan segera mencairkan dana kompensasi kenaikan BBM untuk dunia pendidikan. Provinsi Riau diperkirakan akan menerima dana subsidi pendidikan itu lebih dari Rp 190 miliar.Dana sebanyak itu rencananya akan diberikan kepada 700 ribu siswa SD dan SLTP se-Riau, khususnya siswa yang tidak mampu. Bagi sekolah yang menerima dana kompensasi BBM tersebut, diharuskan tidak lagi melakukan pengutan dana apapun terhadap siswanya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Riau Riau Tengku Dahril selepas rapat koordinasi Evaluasi Program Biaya Operasional Sekolah (BOS), kepada detikcom di Kantor Diknas Pekanbaru, Riau. Jl Cut Nyakdien, Pekanbaru, Senin (20/6/2005).Menurutnya, Dana subsidi pendidikan itu akan dibagikan lewat program Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun ajaran 2005- 2006. Bagi sekolah yang menerima dana bantuan tersebut diminta untuk tidak lagi mengutip dana apapun, termasuk biaya formulir ketika siswa akan masuk ke sekolah itu."Intinya, bagi sekolah yang menerima dana itu, siswanya tidak lagi dikenakan kutipan, dalam bentuk apa pun. Bagi sekolah yang masih membebani siswa dengan kutipan, padahal sudah memperoleh Program BOS, kita akan mengambil tindakan tegas," kata Tengku.Dijelaskan Tengku, dalam pembagian dana subsidi ini masing masing siswa SD mendapat Rp 117.500 - per semester. Sedangkan untuk siswa SLTP memperoleh dana sebesar Rp 162.250 per semester. Diperkirakan ada 500 ribu siswa SD dan 200 ribu siswa SLTA se Riau yang akan menerima dana tersebut. "Itu artinya, Riau akan memperoleh dana kompensasi BBM lebih dari 190 M untuk sektor pendidikan," ujar Tengku.Dana bantuan ini akan segera diterima pada Agustus mendatang. Namum Program BOS ini tidak langsung diberikan kepada siswa, tapi dikelola oleh sekolah masing masing.Dengan adanya dana kompensasi ini masing-masing sekolah di seluruh Riau terutama yang berada di pedesaan, diminta untuk mendata kembali anak usia enam sampai tujuh tahun yang tidak bersekolah. Ini agar tidak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin yang putus sekolah hanya karena ketiadaan dana."Semakin banyak anak-anak yang ingin masuk sekolah dasar, maka sekolah tersebut dengan sendirinya akan mendapat dana subsidi yang lebih banyak. Pertimbangannya, karena dana kompensasi itu berdasarkan jumlah siswanya," kata Tengku. (gtp/)


Berita Terkait