Moeldoko Minta TNI-Polri Netral di Pilkada dan Pemilu

Foto: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Yul-detikcom)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko meminta TNI dan Polri harus netral dalam perhelatan Pilkada dan Pemilu. Ia mengingatkan stabilitas keamanan bagi kedua instansi harus dijaga.

"Saya berpesan kepada Panglima dan Kapolri sesuai tugas pokok saya sebagai KSP tugas kami menyelanggarakan dukungan kepada Presiden dan Wapres dalam mengawal program prioritas, melakukan komunikasi politik, dan bisa menjadi media dalam hal yang berkaitan dengan isu politik yang sensitif," kata Moeldoko, di Indonesia Political Risk Ahead of General Election, di Graha Bimasena, Jl Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).

"Jadi sebelum terjadi sesuatu itu lah hal-hal yang harus saya lakukan agar TNI firm pada posisinya, kepolisian firm pada posisinya. Jangan bermain-main di luar daerah itu," sambung Moeldoko.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan aparat pengamanan harus bersifat netral supaya tidak ada persoalan baru yang mengancam stabilitas nasional. Ia mengingatkan polisi dan TNI untuk tidak berpihak pada mana pun untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Kalau saya lihat di pemilu di daerah nanti tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Ada catatannya pertama baik itu Pilkada atau Pemilu nasional pemeran aktor dari segi keamanan tidak macam-macam. Tapi kalau aktor kemanannya macam-macam pasti akan terjadi sesuatu karena dia sudah mulai netral dia berpihak kanan dam kiri itu yang menjadi pemicu sebuah persoalan. Untuk itulah saya waktu jadi Panglima TNI itu tegas sikap politik saya," sambungnya.

[Gambas:Video 20detik]

Ia mengatakan yang harus dilakukan aparat kemanan nantinya bekerja sama dengan pemerintah daerah mengamankan Pilkada. Serta jangan sampai ada ego sektoral, ia menilai jika hal itu tidak ada maka risiko politik tidak ada.

"Bagaimana TNI mengkomunikasikan antara pemerintah daerah dengan polisi. Agar menyelenggarakan kambtibmas bisa berjalan sinergi, tidak memiliki ego sektor yang kuat. Percayalah kalau itu terjadi risiko politik itu tidak ada," imbuhnya. (yld/bag)