Lemhanas Catat 5 Potensi Konflik dalam Pilkada

Jakarta - Meski jalannya pilkada di sejumlah daerah relatif mulus, Lemhanas menilai pilkada masih berpotensi memicu konflik. Salah satunya, kristalisasi kelompok pemilih dan pro kontra terhadap hasil pilkada."Apalagi umumnya pilkada masih belum didukung oleh budaya politik demokrasi, sehingga yang muncul adalah sikap arogansi. Setidaknya ada lima sumber konflik yang potensial dan harus diwaspadai," kata Gubernur Lemhanas Ermaya Suradinata saat RDP dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (20/6/2005).Pertama, konflik yang bersumber dari mobilitasi politik, agama, daerah, dan hubungan kekerabatan seperti yang terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.Kedua, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antarcalon kepala daerah. Ketiga, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat, konflik yang bersumber dari manipulasi perhitungan suara. Dan, kelima, konflik yang bersumber dari perbedaan tafsir terhadap UU No.32/2004 tentang Pemda dan PP No.6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu, Lemhanas meminta ditingkatkannya kewaspadaan dan pengawasan terpadu aparat keamanan pemerintah daerah dan masyarakat.Ermaya juga mengimbau para elit politik dan pimpinan parpol yang ada di pusat dan daerah bisa berjiwa besar dalam menerima kemenangan maupun kekalahan. "Ini bisa menjaga situasi dan kondisi politik pasca pilkada tetap kondusif," katanya. (umi/)