Jelang Pileg-Pilpres, Bawaslu DKI Minta Kantor Baru ke Pemprov

Jakarta - Bawaslu DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu membahas peta kerawanan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di DKI Jakarta berdasarkan pengalaman pada Pilkada DKI pada tahun 2017 lalu.

Selain itu, Bawaslu DKI juga meminta bantuan Pemprov DKI untuk pengadaan kantor baru. Sebab, kantor Bawaslu DKI di Sunter dinilai sulit dijangkau dan tidak fungsional.

"Kami sampaikan ada beberapa kebutuhan kami yang menurut kami sangat mendesak karena kami dari Bawaslu akan ada penambahan personel dari 3 menjadi 7 orang," kata Komisioner Bawaslu DKI Muhammad Jufri, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

[Gambas:Video 20detik]

"Maka kalau 7 orang kantor kami yang ada di Sunter yang kami tempati tidak dapat terlalu fungsional juga beberapa informasi termasuk teman-teman wartawan, teman media yang menganggap kantor Bawaslu DKI yang ada di Sunter ini agak susah dijangkau," sambungnya.

Maka dari itu, Bawaslu DKI berharap Anies bisa membantu dalam pengadaan kantor baru untuk Bawaslu DKI. Untuk lokasi kantor yang diminta, Bawaslu menyerahkan seluruhnya kepada Pemprov DKI.

"Persoalan lokasi kantor, kami serahkan kepada pemprov, karena di undang-undang, pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan Bawaslu dalam hal infrastukturnya. Jadi kita serahkan ke pemprov sampai tempat itu layak dan leluasa, teman-teman media juga mudah mengakses," jelas Jufri.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta Darwis Adji mengatakan akan mengecek kantor Bawaslu terlebih dulu. Pembangunan itu dirasa perlu demi kelahaka pengunjung serta teman-teman media menjelang Pileg maupun Pilpres.

"Sekarang ini tadi pembicaraan dengan Pak Gub (gubernur) saya disuruh cek lagi nanti bersama-sama tim Kesbang," kata Darwis.

"Katanya mereka butuh ruang komisioner tambah 2. Berarti dari 3 bertambah (jadi) 5. Mungkin nanti itu ada sekat-sekat ruangan menjadi 5," kata dia. (idn/bag)