"Sudah kami drop dalam angket," ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Namun, kata Taufiq, tetap ada rekomendasi yang mengatur soal pengawasan kepada KPK. Selain soal pengawasan, Taufiq mengatakan, ada 400 halaman rekomendasi Pansus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufiq mengatakan, rekomendasi itu berupa tata kelola lembaga, SDM, dan anggaran KPK. Untuk kenaikan anggaran KPK masih diperdebatkan.
"Masalah anggaran masih debatable. Kami masih pending," imbuhnya.
Pansus menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan tak bersifat memaksa. Namun, DPR akan bertanya alasan KPK tak menjalankan rekomendasi.
"Tidak ada yang memaksa. Apa yang putusan lembaga dan DPR itu kepada lembaga mitra tak memaksa. Dituruti silakan, kalau tidak, kita tanyakan kenapa," kata dia.
Taufiq juga membantah apabila rekomendasi yang dikeluarkan Pansus bersifat antiklimaks. Begitu pula soal adanya tekanan dari pimpinan parpol
"Saya tak merasa ada tekanan. Kalau itu , tetapi sebelumnya kami dalam diskusi yang melibatkan akademisi yang cukup kompeten seperti Pak Mahfud MD, Pak Romli," tuturnya. (dkp/tor)