Banyak Kepala Daerah Kena Korupsi, Ketua DPR: Efektifkan Pencegahan

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Bamsoet mendesak pemerintah mengefektifkan Perpres nomor 55/2012 supaya pencegahan korupsi dimaksimalkan.

"Meminta Pemerintah untuk lebih mengefektifkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi," kata Bamsoet kepada wartawan, Senin (5/2/2018).

Tak hanya itu, ia mendesak supaya transparansi lebih digalakkan. Salah satunya dengan menerapkan e-goverment hingga e-budgeting lebih dimanfaatkan.

"Mendesak Pemerintah untuk meminta para kepala daerah menerapkan e-goverment dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik," paparnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka kepada dua kepala daerah dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama Gubernur Jambi Zumi Zola karena diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 6 miliar dalam kaitan sejumlah proyek di Jambi.

Berikutnya adalah Petahana Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Dia diduga menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Sulestyowati. (dkp/bag)