.webp)
"Sempat dijanjikan bahwa kita akan bertemu Pak Jokowi, tapi sampai tadi pagi belum ada kejelasan," kata Zaadit dalam jumpa pers di Pusgiwa UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).
"Seperti apa bentuknya (pertemuan BEM UI dengan Jokowi, red) dan teknisnya seperti apa, itu sama sekali tidak ada pemberitahuan. Jadi ini upaya kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada Pak Jokowi yang sudah bersedia hadir di UI," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Ketua BEM UI 2018 Zaadit Taqwa menggelar jumpa pers soal 'kartu kuning' ke Jokowi. (Yulida/detikcom) |
Zaadit mengatakan, jika memang dijadwalkan, seharusnya pertemuan antara Presiden dan mahasiswa BEM UI tetap dilaksanakan. Jika pertemuan jadi dilaksanakan, itu menunjukkan kesungguhan Presiden ingin bertemu mahasiswa UI. Dia meyakini sejak awal Istana tak berniat mempertemukan Presiden dengan mahasiswa.
Karena merasa Istana tak memberi kejelasan soal pertemuan dengan Jokowi, BEM UI beserta BEM fakultas langsung berencana menggelar aksi di Stasiun UI dan Balairung UI, lokasi acara Dies Natalis ke-68 UI, tempat dia mengacungkan 'kartu kuning' ke Jokowi.
Zaadit mengaku sebenarnya ada beberapa skema aksi yang akan dilakukan di dalam Balairung UI, tapi aksi 'kartu kuning' itulah yang ia pilih. Menurutnya, 'kartu kuning' itu adalah peringatan kepada Jokowi.
"Kalau di pertandingan sepakbola, kartu kuning itu sebagai peringatan untuk pemain untuk lebih berhati-hati menjaga dirinya, begitu juga dengan Pak Jokowi, ini menjadi peringatan untuk berhati-hati bahwa mahasiswa tidak tinggal diam," ujarnya.
Zaadit menjelaskan ada 3 hal yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama adalah soal kasus gizi buruk di Asmat, Papua, yang sudah menelan banyak korban jiwa.
"Pertama, terkait kasus gizi buruk di Asmat, seperti kita ketahui sampai hari ini sudah ada 72 orang korban meninggal di kasus luar biasa tersebut," jelasnya.
Zaadit juga mengkritik soal wacana pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan Polri aktif. Selain itu, BEM UI menolak draf Permendikti tentang organisasi mahasiswa, yang dinilai akan mengekang dan membatasi pergerakan mahasiswa.
