Bareskrim Ingin Kasus Pungli Skala Kecil Ditanggani APIP

Jakarta - Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto berharap perkara korupsi berskala kecil yang dilakukan oleh aparat pemerintah ditanggani oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Penanganan ini diharapkan agar Satgas Saber Pungli bisa berfokus pada perkara berskala yang lebih besar dengan anggaran yang terbatas.

"Pungli itu dari biasanya kasusnya dilakukan pegawai pemerintah, bisa masuk pidana korupsi. Tetapi apa iya, Kalau nilainya hanya Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu itu harus ke penindakan korupsi. Padahal, anggaran penanganan korupsi juga terbatas, " kata Ari di Gedung KKP, Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat, (2/2/2018).

Ari mengatakan dalam perkara korupsi skala kecil biasanya biaya penanganan perkara lebih besar dibandingkan dana yang dikorup. Akibatnya, uang negara lebih banyak dihabiskan untuk biaya perkara hingga menjalani masa hukuman penjara para koruptor.

"Bayangkan saja pelakunya semua masuk penjara. Selama dalam penjara koruptor ini dibiayai negara, makannya dan sebagainya. Bila hal itu dilakukan makin banyak uang negara dihabiskan. Makanya, kami merasa perlu untuk diserahkan pada pengawas internal. Kuncinya dihukum, uang yang dikorupsi harus dikembalikan tapi tidak membebani negara lagi untuk kasus yang kerugiannya kecil," ujar Ari.

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Petugas Dishub Kota Solok Terkait Pungli

Baca juga: Dapati Pungli di Sekolah? Jangan Ragu Lapor Kemendikbud

Ari mengaku operasi tangkap tangan pada pelaku pungli yang dilakukan satgas saber pungli memiliki dampak positif terhadap penanganan korupsi.

Namun, Ari menyarankan satgas siber pungli melakukan evaluasi terhadap sejumlah modus pelaku agar pelaku tidak melakukan korupsi kembali.

"Pasti ada dampak, tetapi sejauh mana dampak itu perlu kita diketahui. Maka, yang perlu dilakukan adalah meneliti dampak sebuah OTT itu. Jangan sampai apa yang dilakukan selama ini hanya membuat pelaku pungli berganti modus saja biar tidak tertangkap. Tetapi, perilaku korupsinya tetap terjadi terus menerus," imbuh Ari. (rvk/rvk)