Soal Usulan Asimilasi Nazaruddin, KPK Tunggu Surat Ditjen PAS

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Jumat, 02 Feb 2018 11:21 WIB
M Nazaruddin (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - KPK masih belum menerima permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terkait usulan asimilasi untuk Muhammad Nazaruddin. Nantinya, setelah menerima suratnya, KPK baru bisa memberikan pertimbangan.

"Kalau (terkait) asimilasi (Nazaruddin) setahu saya belum ada suratnya," ucap Kabiro Humas KPK kepada wartawan, Jumat (2/2/2018).

Proses asimilasi disebut KPK sebagai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS. Namun, koordinasi dengan KPK memang diwajibkan untuk memenuhi syarat pengajuan asimilasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Mengacu ke Pasal 38A PP 99 tersebut, asimilasi dilakukan dalam bentuk kerja sosial. Kerja sosialnya seperti apa? Tentu mengacu pada aturan Kemenkum HAM," kata Febri.

Menurut Febri, nantinya KPK bisa memberikan rekomendasi yang isinya berkaitan dengan fakta hukum yang dilewat Nazaruddin. Selain itu, sikap Nazaruddin selama menjalani proses hukum pun akan dipaparkan KPK, termasuk tentang pengembalian kerugian keuangan negara.


"Surat dari KPK paling bunyinya fakta-fakta saja. Misalnya, proses hukum (Nazaruddin) bagaimana. Apakah nama yang ditanya membantu atau berkontribusi dalam pengungkapan perkara atau tidak," ujar Febri.

"Sudah mengembalikan kerugian keuangan negara, sudah membayar denda, dan syarat-syarat yang lain di sana itu yang kemungkinan akan jadi poin-poin yang dipertimbangkan," ucap Febri lagi.

Sebelumnya diberitakan, Nazaruddin diusulkan mendapatkan asimilasi. Saat ini, prosesnya masih di tahap Ditjen PAS.

Nazaruddin dipidana kurungan selama 13 tahun untuk 2 kasus. Terkait kasus yang menjeratnya, Nazaruddin telah menjadi JC dan mendapat remisi.

Kasus pertama yang menjerat Nazaruddin yaitu kasus suap wisma atlet di mana Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar dari mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) M El Idris. Vonis 4 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta dibebankan pada Nazaruddin pada 20 April 2012. Namun vonis itu diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

Kemudian kasus kedua yaitu berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar.

(nif/dhn)