DetikNews
Kamis 01 Februari 2018, 21:25 WIB

Kepala BKKBN Segera Disidang Terkait Kasus Korupsi Alat KB

Yulida Medistiara - detikNews
Kepala BKKBN Segera Disidang Terkait Kasus Korupsi Alat KB Foto: Gedung Kejagung. (dok detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Agung melimpahkan empat tersangka kasus pengadaan alat KB tahun anggaran 2015 ke Kejari Jakarta Timur. Sidang akan digelar secepatnya.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam kasus dugaan korupsi alat kontrasepsi di BKKBN," kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum, dalam keterangannya, Kamis (1/2/2018).

Keempat tersangka yang dimaksud adalah Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty (SCS), Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berinisial YW, Direktur PT Djaja Bima Agung berinisial LW, mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN berinisial KT. Keempatnya ditahan selama 20 hari ke depan.


Surya Chandra ditahan di Rutan kelas I Cipinang, sedangkan LW dan KT ditahan di Rutan Pondok Bambu. Sementara itu YW menjadi tahanan kota.

"Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan penahanan kota terhadap tersangka YW dengan pertimbangan YW sudah berusia 71 tahun, YW dalam keadaan sakit sehingga perlu perawatan berdasarkan rekam medik dan surat keterangan dokter," kata Rum.

Dalam kasus ini, penyidik telah menyita Rp 11 miliar dari dua tersangka LW dan YW. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan tersangka baru yakni, Sanjoyo, yang menjabat direktur di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat kasus terjadi. Namun berkas Sanjoyo masih dalam tahap penyidikan.

Kasus ini bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan susuk KB II/Implan Batang Tiga Tahunan Plus Inserter pada 2014 dan 2015. Pagu anggaran saat itu Rp 191 miliar, yang bersumber dari APBN sesuai dengan DIPA BKKBN.

Saat proses pelelangan berlangsung, terdapat penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang ke satu kendali, yakni PT Djaya Bima Agung. PT Djaya Bima Agung juga sebagai peserta lelang sehingga harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar.


(yld/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed