Polri: Wacana Pj Gubernur dari Polri Sedang Dikaji

Jakarta - Karo Penmas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji wacana pengusulan jenderal polisi sebagai penjabat (Pj) Gubernur. Iqbal mengatakan hingga saat ini Polri belum mengirimkan nama calon Pj Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat kepada Kemendagri.

"Ini sedang dikaji. Mudah-mudahan (keputusannya) dalam waktu dekat. Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) kan sedang tugas ke luar negeri," kata Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018).

Baca juga: Usulan Pj Gubernur dari Polri, Zulkifli: Nada-nadanya Nggak Setuju

Iqbal mengatakan banyak hal yang menjadi kemungkinan dalam keputusan Polri. Bisa saja dua nama yang semula diusulkan akan diganti dengan nama lain. Dan bisa saja Polri malah sama sekali tidak mengirimkan nama ke Kemendagri.

"Belum tentu dua itu (Irjen Martuani Sormin dan Irjen M Iriawan). Bisa iya, bisa tidak, bisa dikirim nama, bisa tidak sama sekali. Bisa dikirim nama tapi namanya beda," Iqbal menyampaikan.

Menurut Iqbal Polri tak harus buru-buru dalam mengambil keputusan karena posisi Pj Gubernur dibutuhkan masih beberapa bulan lagi. "Kan bulan Juni, masih lama," imbuh Iqbal.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan dua perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan usulan tersebut belum masuk ke meja kerjanya. Jadi dia belum bisa memberi keputusan apakah setuju atau tidak.

"Ya, sampai saat ini belum masuk meja saya. Masih lama sekali kan. Belum masuk meja. Nanti kalau masuk meja baru saya jawab. Belum masuk kok, jangan-jangan nggak masuk ke meja saya, sudah ribut saja. Belum tentu masuk ke meja saya," kata Jokowi di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1).

Baca juga: Pj Gubernur dari Polri, Taufik Kurniawan: Boleh Kalau Purnawirawan

Jokowi tak menampik jika usulan ini dikatakan kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat. Jokowi menilai ini terjadi karena sudah banyak pihak yang berprasangka atas rencana usulan Kemendagri tersebut.

"Karena banyak yang berprasangka dulu, dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," katanya.

Jokowi juga mengatakan kebijakan serupa dengan usulan Kemendagri tersebut sebenarnya sudah pernah diterapkan beberapa tahun lalu. Namun itu tidak menjadi polemik seperti rencana yang akan diusulkan tahun ini.

"Yang dulu-dulu nggak ada masalah. Dulu banyak loh, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja. Kenapa sekarang ramai? Itu saja pertanyaan saya. Sekali lagi, itu belum masuk meja saya, jadi saya nggak mau komentar dulu," jelas Jokowi. (aud/rvk)