Jaksa Agung Ingin Pusat Otoritas Ekstradisi Dipindah ke Kejagung

Jakarta - Jaksa Agung Prasetyo ingin kewenangan central authority ekstradisi dipindah dari Kemenkum HAM ke Kejagung. Hal itu untuk memudahkan proses pelacakan aset maupun buronan pelaku pidana antarnegara.

"Saat ini kewenangan central authority sudah tak lagi relevan di bawah Kemenkum HAM. Yang gak lagi memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung berhubungan dengan proses penegakan hukum. Maka Munas PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) hendaknya mengangkatnya sebagai sebuah topik yang penting dibahas, ditindaklanjuti, dan diperjuangkan," kata Prasetyo, saat membuka Munas Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kamis (1/2/2018).

Prasetyo menambahkan, saat ini usulan tersebut baru akan dibahas dalam Munas PJI belum direkomendasikan ke instansi lainnya. Selain itu PJI juga diminta Prasetyo membahas UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN terkait kekhususan PNS jaksa.

"Disamping permasalahan tadi, hendaknya munas PJI membahas kekhususan karakteristik kejaksaan secara kelembagaan maupun profesi yang belum terakomodasi dalam uu No 5/2014 tentang ASN. Karena bertepatan dengan saat ini DPR sedang mengajukan hak inisiatifnya untuk melakukan perubahan UU ASN. Oleh karena itu PJI dapat memanfaatkan momentum hak inisiatif DPR ini dengan mengusulkan untuk memasukkan kepentingan kejaksaan di dalamnya," kata Prasetyo.

Baca juga: Jaksa Tolak Wewenang Penuntutan Densus Tipikor, Ini Kata Kompolnas

Baca juga: Persatuan Jaksa Kritisi Anggaran Rp 2,6 Triliun Densus Tipikor Polri

Sementara itu Ketua PJI, Noor Rachmad mengatakan, Kemenkum HAM saat ini berfungsi menangani regulasi dan perundang-undangan, tidak lagi melakukan penegakan hukum atau yudikatif.

Ia mengatakan wewenang central of authority dibutuhkan kejaksaan supaya tidak memperpanjang birokrasi. Saat ini kejaksaan atau kepolisian yang membutuhkan kerja sama lintas negara harus berkoordinasi terlebih dulu ke Kemenkum Ham.

"Nah karena tidak ada wewenang di dalam tugas yudisial maka pada akhirnya ketika ada komunikasi antar negara itu pada akhirnya tidak langsung ditangani Kumham, tapi pada akhirnya minta bantuan kejaksaan atau kepolisian. Nah ini tentu memperpanjang birokrasi," kata Noor.

"Oleh karena itu lebih ideal manakala itu akan di laksanakan kejaksaan sebagai aparatur yang punya kewenangan di bidang penegakan hukum," sambung Noor.

Ia mencontohkan misalnya saat memburu buronan atau pencarian aset pelaku pidana di luar negeri, maka kejaksaan harus berkoordinasi melalui Kemenkum HAM terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan negara lain. Sementara itu Kemenkum HAM tidak memiliki data terkait buronan tersebut sehingga kejaksaan harus kembali memberikan informasi.

"Nah yang mewakili sekarang secara administratif adalah Kumham nah ketika dia mau mengeksekusi dia tidak tahu perkaranya. Ini perkaranya yang mana caranya bagaimana pasti akan lari ke kejaksaan atau kepolisian yang mengatasi masalah itu," ungkapnya.

(yld/rvk)