DetikNews
Rabu 31 Januari 2018, 21:32 WIB

Rapat dengan Menlu, Komisi I Bahas Papua dan Misi RI Masuk DK PBB

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Rapat dengan Menlu, Komisi I Bahas Papua dan Misi RI Masuk DK PBB Foto: Hanafi Rais (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Komisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Pada rapat tersebut, dibahas beberapa isu internasional salah satunya terkait integritas Papua dan misi Indonesia masuk ke dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020.

"Tadi membahas banyak hal. Beberapa isu yang selalu kami ingatkan kepada Kemenlu adalah terkait misalnya diplomasi kita untuk menjaga integritas Papua menjadi bagian dari NKRI," kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Hanafi kemudian menuturkan, fenomena yang ada selama ini adalah Papua selalu menggalang dukungan internasional berbasis informasi palsu. Hal tersebut dapat mengancam integritas Papua sebagai bagian dari NKRI.

"Selama ini kita lihat kelompok separatis Papua ini selalu menggalang kekuatan internasional atau dukungan internasional di berbagai macam fora. Dan kebanyakan basisnya itu informasi palsu atau berita tidak benar," ujar politikus PAN itu.

Hanafi pun mengimbau agar Kemenlu dapat mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dengan masalah Papua ini. Tujuannya agar solidaritas bangsa lebih terjaga.


"Kita menginginkan Bu Menlu bisa mengkoordinasikan kementerian lembaga lain yang punya keterkaitan langsung dengan masalah Papua ini sehingga konsolidasinya bisa lebih solid," ungkap Hanafi.

Selain membahas permasalahan Papua, pada rapat tersebut juga dibahas upaya Indonesia untuk lolos sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Hanafi menyebut, upaya dukungan pun selalu dilakukan saat kunjungan-kunjungan delegasi DPR ke berbagai negara.

"Kita mendukung upaya penggalangan dukungan dari pemerintahan Indonesia untuk bisa goal sebagai anggota dewan tidak tetap DK PBB. Kita serius mendukung upaya Kemenlu ini karena dari sisi parlemen kita juga selalu memerankan diplomasi kita," kata dia.


"Setiap kali kita kunjungi berbagai negara kita temui Kemenlu dan juga parlemennya bahwa Indonesia membutuhkan dukungan itu," tambah Hanafi.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia bersaing dengan 2 perwakilan negara Asia lainnya untuk bisa masuk ke dalam anggota tidak tetap DK PBB. Wapres Jusuf Kalla sempat memanfaatkan momentum sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, akhir tahun lalu agar Indonesia bisa masuk anggota tidak tetap DK PBB.

"Misi utamanya mengupayakan pemenangan pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020," kata Sekretaris Wakil Presiden Muhammad Oemar di sela-sela sidang PBB di New York, Senin (18/9/2017).


Perlu diketahui, DK PBB terdiri atas lima anggota tetap dan sepuluh tidak tetap. Lima anggota tetap adalah Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS. Sedangkan sepuluh anggota tidak tetap saat ini adalah Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.

Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Anggota tidak tetap dipilih berdasarkan beberapa blok regional. Untuk terpilih, kandidat harus mendapatkan suara 2/3 anggota.
(yas/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed