Akuntabilitas Kinerja, Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi Dapat A

Denpasar - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2017 di Wilayah II mengalami peningkatan 4,59 poin. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota pada 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti naik 4,59 poin.

Namun masih ada kabupaten/kota sebanyak 54,05% dari seluruh kabupaten/kota yang mendapat nilai di bawah 'B'. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.

"Atas upaya tersebut, terdapat satu pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat 'A' dan 17 pemprov/kabupaten/kota berpredikat 'BB'. Di Wilayah II ini juga terdapat 52 kabupaten/kota dengan predikat 'B'," kata Menteri Asman dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Pemda Wilayah II di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (31/1/2018).

"Saya mengharapkan agar pemda tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik," ujarnya.

Wilayah II meliputi pemprov dan kabupaten/kota di Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini, tidak ada lagi yang berpredikat 'D', tapi masih terdapat kabupaten/kota dengan predikat 'CC' dan 35 kabupaten/Kota dengan predikat 'C'.

Untuk kabupaten/kota di Wilayah II ini, Menteri Asman berharap para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah lebih fokus dan lebih serius dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus berorientasi hasil.

"Untuk 81 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori 'C' dan 'CC', saya sarankan segera melakukan studi, tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas," ujar Asman.

Menteri Asman juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintah masing-masing. Dikatakan, e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan 'siluman' serta mencegah terjadinya penyimpangan.

"Saya berharap e-budgeting yang Bapak/Ibu implementasikan telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-performance based budgeting," ujar Asman.

Berikut ini hasil evaluasi SAKIP Wilayah II:

Pemda yang meraih Predikat A
1. Provinsi Jatim
2. Kab Banyuwangi

Pemda yang meraih predikat BB
1. Pemprov Bali
2. Pemprov Kalsel
3. Kab Badung
4. Kab Bondowoso
5. Kab Gresik
6. Kab Malang
7. Kab Lamongan
8. Kab Ngawi
9. Kab Probolinggo
10. Kab Pasuruan
11. Kab Sidoarjo
12. Kab Tulungagung
13. Kota Malang
14. Kota Pontianak
15. Kab Hulu Sungai Selatan
16. Kota Blitar (vid/asp)