Ini Strategi KPK Cegah Korupsi di Banten

Serang - Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dipastikan diperpanjang di Banten. Perpanjangan masa kerja monitoring tata kelola pemerintahan ini akan masuk pada isu pencegahan korupsi di berbagai sektor.

Koordinator Unit Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, kehadiran kembali lembaganya di Banten untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Termasuk di upaya pencegahan korupsi.

Tim yang baru, menurut Asep dibuat untuk memberikan rencana aksi yang dibuat untuk masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Banten.

Berbeda dengan 2017, tahun ini KPK menurut Asep akan masuk ke isu-isu strategis seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur. Selain itu, paket-paket pengadaan strategis juga menjadi pantauan tim dari pencegahan KPK.

Bicara mengenai program kesehatan di Banten saja, menurutnya apakah semua penduduk sudah terdata sebagai penerima jaminan kesehatan. Belum lagi, ada 2 juta penduduk yang menurut keterangan pemprov belum menerima jaminan kesehatan.

Kedua, terkait dana desa, jika anggaran yang jumlahnya besar tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bancakan. Belum lagi, anggaran tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan jumlah miliaran.

"Kalau tidak dikelola, ujungnya akan menjadi bancakan juga," kata Asep kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (31/1/2018).

Khusus untuk wilayah Kota Cilegon, daerah tersebut akan diawasi secara pencegahan dan penindakan. KPK, menurut Asep melihat ada tata kelola perijinan yang buruk di daerah tersebut.

KPK menurutnya terlebih dahulu akan melihat tata kelola perijinan ini berdasarkan pengungkapan dugaan korupsi atas nama Wali Kota Iman Ariyadi. Ia mengatakan, apakah betul ada intervensi yang dilakukan oleh wali kota dan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.

"Kita akan bedah dari sisi penindakan apa, nanti diintegrasikan (pencegahannya)," paparnya. (bri/asp)