Rabu 31 Januari 2018, 12:38 WIB
Bupati Wajibkan Pramugari Rute Aceh Berjilbab: Sopan dan Indah
Bupati Mawardi Ali (agus/detikcom)
Aceh -
Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mewajibkan pramugari rute Aceh untuk berhijab. Surat keputusan yang ditekennya dan ditujukan kepada seluruh General Manager (GM) maskapai itu bukan untuk membuat warga luar takut dengan Tanah Rencong.
"Yang paling penting adalah bagaimana ini bukan jadi rasa takut orang luar terhadap Aceh, tapi justru ini jadi daya tarik sendiri. Begitu orang melihat Aceh dengan busana sopan dan indah. Kita tahu bersama bahwa Islam ini adalah indah," kata Mawardi, Rabu (31/1/2018).
Menurutnya, pihak maskapai merespon dengan baik kebijakan yang dibuatnya. Namun, beberapa pesawat masih menunggu hasil musyawarah dengan manajemen pusat di Jakarta.
"Mereka menyampaikan bahwa memenuhi menindak lanjuti atau menjalankan imbauan atau intruksi surat bupati itu," jelas Mawardi.
Meski mewajibkan berjilbab, namun tidak ada sanksi apapun bagi yang melanggar. Bupati mengaku pihakanya hanya melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai agar para pramugari yang bertugas di Aceh berbusana lebih muslimah. Dalam qanun yang sudah berlaku sejak 2003 itu, pelanggar yang terkena razia cuma mendapatkan sosialisasi.
"Kan gak mungkin pramugari saya tangkap kemudian misalnya dicambuk karena tidak pakai busana (muslimah). Dan kepada penduduk Aceh pun tidak ada sanksi misalnya tidak pakai busana itu diberikan sanksi syariat. Yang ada adalah sosialisasi. Kita razia, jadi mereka lebih kepada kesadarananya," ungkap Mawardi.
(asp/asp)
"Yang paling penting adalah bagaimana ini bukan jadi rasa takut orang luar terhadap Aceh, tapi justru ini jadi daya tarik sendiri. Begitu orang melihat Aceh dengan busana sopan dan indah. Kita tahu bersama bahwa Islam ini adalah indah," kata Mawardi, Rabu (31/1/2018).
Menurutnya, pihak maskapai merespon dengan baik kebijakan yang dibuatnya. Namun, beberapa pesawat masih menunggu hasil musyawarah dengan manajemen pusat di Jakarta.
Meski mewajibkan berjilbab, namun tidak ada sanksi apapun bagi yang melanggar. Bupati mengaku pihakanya hanya melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai agar para pramugari yang bertugas di Aceh berbusana lebih muslimah. Dalam qanun yang sudah berlaku sejak 2003 itu, pelanggar yang terkena razia cuma mendapatkan sosialisasi.
"Kan gak mungkin pramugari saya tangkap kemudian misalnya dicambuk karena tidak pakai busana (muslimah). Dan kepada penduduk Aceh pun tidak ada sanksi misalnya tidak pakai busana itu diberikan sanksi syariat. Yang ada adalah sosialisasi. Kita razia, jadi mereka lebih kepada kesadarananya," ungkap Mawardi.
(asp/asp)
