Zeid diagendakan datang ke Indonesia pada 4-7 Februari 2018. Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dicky Komar mengatakan, kedatangan Zeid atas undangan pemerintah Indonesia sebelum dia melakukan serangkaian kegiatan di kawasan Pasifik yaitu ke Papua New Guinea dan Fiji.
Presiden Jokowi akan menerima kedatangan Zeid. Selama di Jakarta, Zeid diagendakan bertemu sejumlah petinggi negara di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Koordinator Maritim, serta pihak Komisi III DPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berharap banyak untuk belajar melanjutkan upaya perlindungan HAM di tingkat nasional dan internasional," kata Dicky dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
Dicky mengatakan, kunjungan itu juga untuk memperdalam kerja sama antara KTHAM PBB dengan lembaga HAM di Indonesia. Nantinya Zeid juga akan bertemu dengan Komnas HAM RI dan sejumlah komisi nasional tematis HAM lainnya, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban.
"Selain itu Zeid diharap bisa melakukan perbincangan dengan para pegiat hak-hak Perempuan Indonesia, perwakilan LSM dan kelompok agama," kata Dicky.
Dicky menjelaskan, undangan pemerintah Indonesia kepada KTHAM untuk berkunjung ke Jakarta menjadi upaya strategis. Ini merupakan upaya Indonesia memperingati 70 tahun Deklarasi Universal HAM PBB (DUHAM) dan 25 Tahun Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA), serta 25 tahun Komnas HAM RI yang bertepatan pada 2018.
Terkait hal tersebut, Kemlu akan menyelenggarakan seminar HAM regional mengambil tema peringatan DUHAM dan VDPA pada 5 Februari 2018 di Kemlu dengan mengundang perwakilan negara-negara asing, wakil berbagai instansi/lembaga, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.
"Seminar regional ini akan menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat agenda HAM di kawasan," katanya.
Dicky juga menambahkan, kedatangan Zeid juga tak lepas membahas soal isu HAM yang ada di Indonesia, termasuk di Papua. "Di sini kita ingin menunjukkan betapa terbukanya Indonesia mengenai isu HAM," katanya. (rjo/hri)