Depkes: 5 Juta Balita Kurang Gizi
Sabtu, 18 Jun 2005 16:02 WIB
Jakarta - Sungguh menyedihkan. Hari gini, ternyata 5 juta anak-anak balita (berumur di bawah lima tahun) di Indonesia kurang gizi. Dari jumlah itu, 1,6 juta balita menderita gizi buruk. Demikian disampaikan Kepala Balitbang Departemen Kesehatan, Dini Latief usai talkshow bertajuk "Bom Waktu Busung Lapar" di Mario's Place, Menteng Plasa, Jakarta, Sabtu (17/6/2005).Dini mengaku, Depkes belum memegang data detail tentang jumlah penderita busung lapar di masing-masing daerah. Data tersebut masih dipegang masing-masing kabupaten. Sebelum mendapatkan data itu, Depkes belum bisa mengambil tindakan konkret. "Ini kita harus cari di mana? Di desa mana? RT atau RW mana? Baru kita bisa mengambil action," kata Dini. Depkes sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah penanganan untuk masalah busung lapar. Anggaran untuk penanganan busung lapar telah diserahkan ke daerah. Selain itu, Depkes juga mengirim makanan pendamping ASI. "Untuk pengimplemetasiannya Depkes menyerahkan ke daerah. Dilihat dari UU nomor 32, tugas Depkes kan membuat norma. Depkes tidak boleh melakukan implementasi, nanti salah lagi," ungkap Dini.Untuk pencegahan busung lapar di masa depan, Dini menyatakan, seharusnya kembali ke langkah dasar yaitu, menimbang bayi secara periodik di posyandu dan Puskesmas. Jika beratnya tak sesuai maka diambil tindakan saat itu juga. "Dicari apa penyebabnya, kalau sakit kita obati, kalau orang tuanya tidak paham mengenai gizi, kita berikan penyuluhan soal gizi," kata Dini.Depkes telah memerintahkan Puskesmas di daerah menggratiskan biaya pengobatan. Namun, diingatkan langkah ini tidak cukup karena masalah busung lapar sangat kompleks. Dari data Depkes, ada 5 persen penduduk yang tak bisa pergi ke Puskesmas. Dari data itu, 30 persen tak pergi ke Puskesmas karena tak punya uang untuk berobat. Namun 40 persen di antaranya tak bisa pergi ke Puskesmas karena tak punya uang untuk biaya transportasi. "Jadi semua lini harus diperbaiki termasuk infrastruktur, bagaimana akses mereka ke pelayanan kesehatan. Masalahnya memang kompleks," tandas Dini.
(iy/)











































