Atasi Gizi Buruk di Papua, Satgas TNI Beroperasi Setahun

Jakarta - Satgas Kesehatan TNI akan beroperasi selama setahun penuh untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Papua. Hal ini atas perintah Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua' yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (29/01/2018).

"Pada tanggal 25 (Januari 2018) kita telah mengirimkan tim pertama dari satgas tersebut, dan kabar terakhir hari ini sudah sampai di pos-pos di sana (Papua). Selain itu, hari ini kita juga sudah kirim tim kedua," papar Sabrar lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom.

Menurutnya, Satgas Kesehatan akan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sana. Sehingga nantinya akan ada flying doctor, dokter perahu, dan lain sebagainya.

"Ke depannya tidak menutup kemungkinan kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, dari kami sendiri mengirimkan 260 orang," ujar Sabrar.

Baca juga: 646 Anak Terkena Wabah Campak, Kemenkes Kirim 1,2 Ton Obat ke Asmat

Terkait lamanya satgas kesehatan tiba di lokasi, Sabrar mengatakan dinamika yang terjadi di sana sangat kompleks. Aspek cuaca kerap tidak mendukung satgas untuk menuju lokasi.

"Pesawatnya ada, cuacanya tidak mendukung. Cuacanya cerah, pesawatnya belum siap. Jadi banyak aspeknya," terang Sabrar.

Baca juga: Mensos Ingin Penanganan KLB Asmat Dilakukan Terpadu

Dia menambahkan, sebelum mengirimkan satgas khusus, TNI juga telah menerjunkan sebuah tim yang terdiri dari 55 orang di awal-awal terdeteksinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk. TNI menerapkan tiga strategi untuk meminimalisir KLB campak dan gizi buruk.

Ketiga strategi itu ialah segera merawat orang-orang yang terjangkit penyakit, kemudian jika tidak bisa dirawat di tempat maka segera dikirim ke rumah sakit, serta memberikan imunisasi.

Turut hadir dalam forum ini di antaranya Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dan Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati. (jbr/ams)