Beredar Surat Ortu Keluhkan Biaya SPN, Ini Penjelasan Polda Sulsel

Jakarta - Beredar surat untuk Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) yang disebut dari orang tua salah satu siswa Sekolah Polisi Negara) Batua, Polda Sulsel. Surat tersebut berisi keluhan karena hampir dua pekan sekali mendapat kwitansi tagihan dari SPN.

Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono mengatakan sudah mengetahui isi surat tersebut. Permasalahan itu sedang didalami.

"Sudah (mengetahui suratnya). Sedang didalami," ujar Umar saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (29/1/2018).

Sementara itu, Asisten bidang SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto mengaku juga mengetahui keluhan orang tua siswa itu. Bahkan, Arief sudah menyinggung hal tersebut saat Rapim Polri 2018 yang diikuti perwakilan seluruh Polda se-Indonesia pekan lalu.

"Sudah saya tegur saat Rapim kan," kata Arief ketika dimintai konfirmasi terpisah.

Kemudian, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani menjelaskan duduk perkara sehingga munculnya keluhan orang tua siswa tersebut. Menurutnya, tidak ada pungutan liar. Kwitansi yang diterima orang tua siswa adalah untuk kegiatan di luar akademis.

"Jadi begini, sebenarnya tidak ada hal-hal demikian (pungutan biaya). Di SPN itu kan siswa, artinya siswa polisi. Kita kan waktu SMA saja punya OSIS, kegiatan apa, kadang-kadang kita patungan sendiri. Jadi siswa-siswa ini kan punya organisasi dia sendiri, internal mereka," jelas Dicky kepada detikcom.

"Biasanya kalau sudah mau lulus, mereka buat kenang-kenangan nanti untuk mereka saat sudah dinas. Mereka biasanya foto-foto, buat seragam angkatan atau buat buku kenangan. Ini kan adalah merupakan kesepakatan mereka, semua tidak ada sama sekali SPN ikut campur," sambung Dicky.

Dicky mengatakan biaya untuk kegiatan di luar akademisi tidak ditanggung pihak SPN. Pihak sekolah hanya menanggung biaya belajar dan makan siswa.

"Nah ini kan pembiayaan tidak diatur dalam dinas seperti foto bersama kan tidak ditanggung negara. Negara kan hanya menanggung makan minum mereka. Mungkin dalam siswa ini kan tidak semuanya yang mampu, ada yang tidak mampu. Kadang-kadang yang tidak mampu disuplai sama yang mampu," terang Dicky.

Dicky berpendapat munculnya keluhan orang tua dan dugaan pungli karena miskomunikasi antara siswa dan orang tuanya. Sehingga, orang tua menyangka ada pungutan.

"Kenapa sampai ada surat itu? Itu kurang komunikasi saja antara siswa dan orang tua sehingga orang tua mengira ini ada pungutan. Anaknya minta uang, orang tuanya bingung karena tahunya biaya sudah ditanggung negara semua. Harusnya anak menjelaskan ini di luar kegiatan akademisi," tutur Dicky.

Terlepas dari itu, Dicky menerangkan keluhan orang tua siswa menjadi evaluasi Polda Sulsel. Dia menyampaikan pihak SPN ke depannya akan turut campur dalam rencana kegiatan siswa di luar kegiatan akademisi.

"Ini menjadi bahan evaluasi kita. Selama ini kita tidak ikut campur dengan urusan mereka, kita anggap mereka bisa berorganisasi dengan baik. Nah ini menjadi evaluasi kita. Ke depannya apabila ada pendidikan polisi lagi, kita beri tahu mereka jangan terlalu membebani teman-temannya. Tahun depan kita harus lakukan pembinaan lagi," imbuh Dicky.

Dicky menjelaskan sudah ada tindakan nyata dari SPN atas keluhan orang tua yakni. Sikap tersebut tidak mengizinkan kegiatan malam keakraban (makrab) karena biayanya ditanggung oleh peserta.

"Kemarin sudah kita panggil ibarat Ketua Senatnya. Ada kegiatan ini-itu sudah kita stop, tidak ada lagi. Mereka rencana makrab, itu kita tiadakan. Jadi setelah mereka dilantik jadi polisi, mereka pulang karena itu tidak wajib. Kalau upacara-upacara wajib," tutup Dicky.

Berikut surat keluhan salah satu orang tua siswa SPN Batua yang beredar:

Assalamu alaikum.

Kepada YTH Kapolda Sulsel
Irjen Pol Umar Septono
di
– Makassar

Bismillahi rahmani rahim.

Perkenalkan saya salah satu dari 601 orangtua siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tugas Umum (Gasum) Tahun Anggaran 2017 Angkatan XLII Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Polda Sulsel.

Demi kelanjutan dan keselamatan anak saya, sengaja saya tak menyebutkan nama dan alamat jelas.

Kapolda saya anggap mafhum alasannya.

Sebagai guru sekolah negeri di Makassar, kabar lulusnya anak tertua saya setelah lebaran Idul Fitri 2017 lalu adalah kabar membanggakan.

Apalagi anak saya lulus tanpa dipungut bayaran, seperti isu dan bisik-bisik selama ini. Alhamdulillah.

Sejak masuk pendidikan awal September 2017, saya dan keluarga mendapat banyak SMS dan ucapan selamat dari keluarga di kampung. Lebaran Idul Adha lalu, banyak keluarga, tetangga dan teman yang memuji dan bertanya bagaimana caranya lulus sekolah polisi.

Setahu saya, biaya sekolah polisi dibiayai negara.

Bahkan, anak saya bilang, bulan ini dia sudah mulai dapat gaji Rp 500 ribu sebulan.

Alhamdulillah. Bisa dibayagnkan bangganya kami.

Namun, setelah pendidikan basis 3 bulan, Oktober 2017 lalu.

Kebanggaan itu berubah kaget.

Anak saya dapat kwitansi pembayaran dari SPN sebesar Rp2 juta lebih.

Awalnya kami anggap itu biasa.

Namun setelah anak saya ada Izin Bermalam Luar (IBL) Oktober 2017 lalu, rasanya setiap pekan ada saja permintaan pembayaran.

Seharusnya setiap akhir pekan, kami senang bisa ketemu anak di rumah.

Tapi ini justru khawatir dan takut, anak saya pulang membawa kwitansi pembayaran.

Kami kira, kalau masuk sudah tidak ada lagi pembayaran, ini hampir tiap dua minggu ada kwitansi, ada susu beruang, jaket, ini terakhir ada kabar lagi akan ada pembayara CD dokumentasi Rp 1,7 juta.

Saya terpaksa menjual motor anak untuk menutupi biaya itu.

Kalung dan cincin perkawinan istri saya sudah masuk di pegadaian untuk menutupi biaya ini.

Saya dan keluarga ingin ada anak yang jadi polisi. Tapi kalau harus menjual lagi motor yang saya pakai mengajar, saya sepertinya merasa sangat tersiksa.

Menurut cerita anak saya dan temannya yang pernah ke rumah bermalam, pungutan biaya itu diberitahu setelah upacara atau apel.

Kalau pengumuman resmi pakai micropon dan didengar semua, tapi kalau pengumuman pungutan tidak pakai micropon.

Staf SPN datang dan beritahu tiap regu.

Kabar yang saya dapat dari anak, katanya, kakak-kakak angkatannya yang sebelumnya, menjelang akhir pendidikan, Maret 2018, kwintansi akan banyak lagi.

Melalui surat ini saya ingin bertanya ke Kapolda betulkah memang kami harus membayar pungutan sebanyak itu.

Bantulah kami Pak Kapolda.

Jangan biarkan kami tidak percaya kepada Polri.

Tolong jika memang ada pembayaran seperti ini bisa disampaikan resmi dan sejak awal masa pendidikan agar kami bisa menyiapkan dan pertimbangkan lebih matang.

Terima kasih.

Wassalamu alaikum.

Makassar, 16 Januari 2018

Saya orangtua siswa

Sekolah Bintara SPN Batua,

Makassar.

(aud/idh)