Aliansi LSM Tolak RUU Jaminan Produk Halal dari Depag

Jakarta - Departemen Agama (Depag) kembali diguncang. Pertama, Dana Abadi Umat dan Dana Kesejahteraan Karyawan yang totalnya Rp 684 miliar itu dibekukan Polri. Kini, Depag harus kembali gigit jari, Rencana pembuatan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Depag bakal mendapatkan banyak rintangan"Mumpung belum jadi bahasan hak inisiatif DPR dan sebelum Presiden meminta Depag mengkaji ulang dan mengharmonisasikan dengan UU No. 7/1996, lebih baik kita tolak dulu," kata Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Pambagio di DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2005). Agus yang mewakili Aliansi LSM Anti Komersialisasi Tanda Halal terang-terangan menolak rencana Depag tersebut. Menurut aliansi ini, labelisasi tanda halal sudah diatur oleh UU No. 7/1996 tentang pangan dan UU No. 69/999 tentang label dan iklan pangan.Agus menekankan, aliansi menolak komersialisasi RUU yang menyebabkan harga produk menjadi lebih mahal. RUU ini ternyata tidak hanya berlaku untuk pangan tetapi juga obat-obataan, kosmetika dan produk-produk lain."Kita tidak menolak diaturnya kehalalan dan keharaman suatu produk, tapi kami menolak komersialisasi tanda halal itu sendiri," tegasnya.Menurut Agus, penerapan RUU JPH pada produk pangan, kosmetik dan obat-obatan akan menambah beban masyarakat. Dengan penerapan tersebut otomatis harga-harga produk tersebut akan melonjak tinggi. Alasannya, karena tidak ada satu perusahaan yang mau menanggung beban tambahan pada produknya."Yang lebih meresahkan, semua biaya tambahan tersebut harus ditanggung oleh konsumen, itu akan jadi beban masyarakat" papar anggota aliansi As'ad.Kecenderungan komersialisasi pada RUU JPH dapat dilihat pada pasal 22 ayat 3 huruf f yang berbunyi"Tanda halal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berisi hanya sekali pakai". Aliansi menduga upaya pelolosan RUU ini hanya untuk memobilisir sejumlah dana yang super besar, tanpa kejelasan dalam penggunaannya."Bisa dibayangkan ada berapa juta jenis produk yang akan terkena dampak komersialsasi dan berapa triliun dana yang akan terkumpul?" jelas As'ad dengan nada bertanya. (ism/)