Said Agil Minta Tarmidzi dan Tolchah Juga Diusut

Jakarta - Pengusutan kasus korupsi penyelenggaraan haji bisa saja akan merembet ke tokoh-tokoh lainnya. Agar proporsional dan adil, mantan Menteri Agama (Menag) Said Agil Husin Al Munawwar meminta agar para mantan Menag, seperti Tarmidzi Taher dan Tolchah Hasan juga diusut.Permintaan Said Agil disampaikan kuasa hukumnya, Ayuk Fadlun Sahab. "Penyidikan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada era Said, tetapi juga pada era Tolchah Hasan dan Tarmidzi Taher," kata Ayuk kepada wartawan di kediaman Said Agil di Gang Masjid nomor 61, RT 3 RW 4 Desa Cipayung, Ciputat, Tangerang, Jumat (17/6/2005). Ayuk menambahkan, penyidikan Dana Abadi Umat (DAU) sebaiknya dilakukan secara intensif. Apabila dilakukan secara intensif, maka penyidikan akan dilakukan pada pengelolaan serta perbandingan antara menteri agama yang satu dengan menteri agama lainnya. Menurut Ayuk, pembentukan DAU justru dibentuk bukan pada zaman kepemimpinan Said. Said sendiri tidak mengetahui sejak kapan DAU diberlakukan pertama kali. Justru, di saat kepemimpinan Said-lah, bendahara Depag dan bendahara DAU dipisahkan. Sebelum kepemimpinan Said, bendahara Depag dan bendahara DAU dipegang oleh satu orang. Tujuan pemecahan bendahara ini, kata Ayuk, agar tidak terjadi kerancuan dalam pembagian kewenangan tugas antara bendahara Depag dan bendahara DAU. "Saya tidak mengatakan bapak membenahi Depag, tapi salah satu usaha beliau atas saran BPK adalah bendahara Depag dan bendahara DAU dipisah," jelasnya.DAU adalah akumulasi sisa alias laba penyelenggaraan haji yang dikumpulkan setiap akhir tahun musim haji yang ditempatkan di rekening khusus. Dasar pengumpulan DAU adalah Keppres Nomor 22/2001 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid. Mekanisme pencairannya lewat persetujuan pejabat setingkat Dirjen (kurang dari Rp 10 juta) dan menteri (di atas Rp 10 juta). Total jumlah DAU hingga penanganan kasus korupsi haji Rp 680 miliar. (atq/)