.webp)
"Saya pikir ulama itu milik masyarakat, semua orang, seluruh komunitas. Ketika dia masuk ke politik praktis atau ke partai politik, pasti ada yang suka maupun tak suka, maka di situ akan terjadi perpecahan. Makanya seharusnya ulama tetap menjadi ulama untuk mencerdaskan masyarakat," kata Kapitra di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2018).
"Jangan masuk politik praktis. Kalau ingin berpartisipasi dalam politik, maka keulamanaannya harus dibuka. Maka dengan segala risiko dia bisa disukai sebagian orang, bisa juga dibenci sebagian orang karena ada rivalitas dari partai politik, dari konstituennya," sambung Kapitra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapitra menilai, ketika ulama berpolitik, nilai-nilai keagamaannya terdistorsi. Ulama yang berpolitik rentan menjadikan agama sebagai alat untuk menyalurkan kepentingan politiknya.
"Tidak membawa agama sebagai justifikasi, tumpangan yang justru mendistorsi nilai-nilai keagamaan. Kalau ulama masuk ke politik, dia akan terkontaminasi kekuatan-kekuatan yang tidak menjadi fatsunnya keagamaan," tutur Kapitra.
Kapitra menjelaskan sejarah Persaudaraan 212 bermula dari persaudaraan umat Islam yang bertujuan menuntut tegaknya hukum pada 2016. Saat itu diadakan Aksi 212 untuk meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diadili lantaran menyinggung Surat Al-Maidah.
Setelah tujuan tercapai, soliditas umat menjadi kekuatan yang nyata hingga saat ini. Bagi dia, sayang jika kekuatan ini tidak bermanfaat bagi negara.
"Persaudaraan 212 ini ukhuwah Islamiyah antarmasyarakat yang sejarahnya menuntut penegakan hukum dan itu sudah selesai. Kemudian berkembang menjadi satu kekuatan yang riil dan saya berpikir kekuatan seperti ini harus dipakai negara sebagai suatu energi besar untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman," ungkap Kapitra.
"Untuk itu, lebih baik kita puasa politik. Kita fokus kepada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Healthy and education for tomorrow," ucap dia.
Ketegasan sikap Persaudaraan 212 untuk tidak terlibat dalam urusan politik, menurut Kapitra, perlu diumumkan. Dia tak menampik ada permintaan dukungan dari pihak-pihak yang berpolitik.
"Ya tentu selalu begitu, artinya adalah (yang minta dukungan umat Islam yang tergabung di 212). Saya saja orang ada yang minta tolonglah jadi jurkam (juru kampanye). Saya bilang 'Ngapain,' kita itu tidak boleh overconfidence merasa seolah-olah kita bisa menggiring orang memilih seseorang," tutup Kapitra. (aud/tor)
