Soal Pj Gubernur, Wakapolri: Polri Harus Netral, Tak Usah Ragu

Jakarta - Sejumlah politisi meragukan pengusulan Irjen Martuani Sormin dan Irjen M Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumut dan Jabar. Wakapolri Komjen Syafruddin meminta semua pihak tidak meragukan netralitas Polri di Pilkada.

"Polri harus netral. Tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral," kata Syafruddin di STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Baca juga: Jenderal Diusulkan Jadi Pj Gubernur, PAN Ragukan Netralitas Polisi

Disinggung terkait gubernur adalah jabatan politik, sementara Polri dilarang berpolitik, Syafruddin menjelaskan itu urusan Mendagri Tjahjo Kumolo selaku orang yang mengusulkan.

"Itu urusan Mendagri, bukan kita. Semua Plt itu adalah ditunjuk oleh Mendagri dan itu pejabat negara. Tidak ada swasta kalau Plt di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian atau lembaga lain itu semua sama. Tidak ada perbedaan," ujarnya.

Sebelumnya, PAN mempertanyakan rencana penunjukan dua jenderal Polri aktif itu. PAN memandang rencana itu dapat mempengaruhi netralitas Polri selaku penegak hukum.

"Ini bisa mempengaruhi netralitas Polri di Pilkada," ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (26/1).

Baca juga: PD Desak Jokowi Tegur Mendagri yang Usul Polisi Jadi Pj Gubernur

Apalagi, di Jabar ada anggota Polri jadi peserta Pilgub. Anggota tersebut yaitu Irjen Anton Charliyan yang mendampingi Cagub TB Hasanuddin.

"Karena di Jabar ada anggota Polri yang menjadi peserta pilgub," tuturnya.

Sementara, Partai Demokrat (PD) menilai usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat aktif kepolisian menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut patut dipertanyakan. PD meminta Presiden Jokowi menegur langsung Tjahjo.

"Kami berharap semoga Presiden Jokowi mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut," ujar Wasekjen PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).

Baca juga: Anggota NasDem: Jokowi Tolak Saja Usul Jenderal Jadi Pj Gubernur

Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin diusulkan memimpin sementara pemerintahan di Sumatera Utara pasca habisnya masa jabatan Tengku Erry Nuradi. Sementara Asop Kapolri Irjen M Iriawan juga diusulkan memimpin Jabar karena Ahmad Heryawan alias Aher juga akan habis masa jabatannya sebagai gubernur.

Baik Tengku Erry maupun Aher, masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018 dan Juni mendatang. Penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral.

(aud/idh)