"Yang pasti NasDem konsisten. Kader-kader NasDem yang menjabat di jabatan penting di kabinet atau lembaga eksekutif itu tidak merangkap jabatan di partai sedari awal," ucap Johnny saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).
Namun, kata Johnny, partainya memahami keputusan Jokowi. Hal ini disebabkan periode Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK hanya tinggal sebentar lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ganti orang lain lagi, nanti mempengaruhi kinerja kabinet itu sendiri. Kami memahami tindakan presiden itu," sambung Johnny.
Menurutnya, rangkap jabatan menteri di parpol yang saat ini diizinkan oleh Jokowi tidak melanggar UU. Ia mengatakan itu hanya keinginan pribadi Jokowi di awal masa jabatan.
"Presiden nggak melanggar UU kok. Kan nggak ada UU nya. Kenapa presiden waktu itu mintanya gitu? Supaya kinerja kabinet berjalan dengan baik. Bukan soal rangkap atau tidak rangkapnya," sebutnya.
Seperti diketahui, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham yang baru saja dilantik masuk dalam jajaran pengurus partai sebagai Korbid Hubungan Legislatif Eksekutif Golkar. (tor/tor)