BNN Ajak TNI dan KKP Perangi Penyelundupan Narkoba

BNN Ajak TNI dan KKP Perangi Penyelundupan Narkoba

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 26 Jan 2018 14:12 WIB
BNN Ajak TNI dan KKP Perangi Penyelundupan Narkoba
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut kasus penyelundupan narkotika ke Indonesia meningkat, khususnya melalui jalur laut. BNN meminta institusi-institusi negara bersinergi memerangi peredaran narkotika.

"Kita kan punya Kementerian Kelautan, dan koordinator di situ ada Bakamla, (TNI) Angkatan Laut, ada TNI yang lain, ada Polri, ada Bea-Cukai. Ini yang kita harapkan bisa bersinergi dengan kita. Jangan dilihat ini kerjaan BNN. Narkotika ini sudah jadi tanggung jawab kita bersama," kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Arman Depari di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2018).

Arman menjelaskan BNN hingga saat ini merasa kesulitan melakukan tindakan di laut. Sebab, BNN belum punya peralatan yang mumpuni untuk melakukan operasi di laut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau diserahkan ke BNN semua, BNN kapal saja nggak punya, gimana? Kita sangat butuh banget kapal atau pesawat untuk melakukan patroli," ujarnya.

Ia pun mencontohkan satuan antinarkoba milik Kolombia. Ia mengatakan satuan antinarkoba Kolombia memilik 154 pesawat dan beberapa alat canggih lain untuk pengawasan peredaran narkoba di negara tersebut.

"Sudah sering kita ajukan (pengadaan peralatan). Sudah dalam perencanaan saya sebagai deputi pemberantasan sudah bolak-balik sampaikan dalam rapat internal," tuturnya.


Selain pengadaan peralatan penunjang operasi, Arman menyinggung jumlah personel BNN yang masih jauh dari ideal. Ia mengatakan BNN itu idealnya memiliki 65 ribu personel di seluruh Indonesia.

"Idealnya, BNN seluruh Indonesia paling tidak punya 65 ribu personel seluruh Indonesia. Kalau sekarang hampir 5.000," tambahnya.

Menurut Arman, jika semua institusi negara bersinergi memerangi peredaran narkoba, hal itu bisa menutupi segala keterbatasan yang dimiliki BNN. Sebab, peredaran barang haram itu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua institusi di Indonesia.

"Sebenarnya yang kita perlukan ini tidak harus bertumpu kekuatan BNN sendiri. Ini perlu koordinasi, kita memanfaatkan institusi dan kementerian yang lain," ucap Arman. (ibh/nvl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads