Hanura Desak KPK Ibu Kota Usut Anggaran Lift Rumah Dinas Anies

Jakarta - Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta mendesak Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota mengusut anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hanura DKI berharap pengusutan itu menjadi tugas pertama KPK Ibu Kota.

"Oh ya dong. Kan KPK sudah dibentuk Anies. Coba lakukan, tugas pertama KPK yang dibentuk Anies, coba lakukan pengusutan itu. Jangan terima gaji aja," kata Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevil saat dihubungi detikcom, Jumat (26/1/2018).

Veri menilai alasan yang disampaikan Sekda DKI Saefullah bahwa ada kesalahan input tak bisa diterima. Fraksi Hanura pun meminta Inspektorat Pemprov DKI ikut bergerak mengusut.

Baca juga: PDIP: Inspektorat DKI Harus Telusuri Anggaran Lift Rumah Dinas Anies

"Nggak bisa kalau hanya bilang kesalahan ketik, itu lucu. Saya minta sama inspektorat usut. Buat apa dia bikin-bikin KPK kalau hanya untuk melindungi dia, itu namanya tajam ke bawah," ujar Veri.

Saefullah sebelumnya mengatakan anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Anies merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI. Namun, menurutnya, ada kesalahan input.

"Jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta Karya," ucapnya.

Baca juga: Rumah Dinas Anies Masuk Cagar Budaya, Renovasi Tak Boleh Sembarangan

Tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) salah satu bagian renovasi rumah dinas Anies adalah pembuatan elevator atau lift dengan anggaran sebesar Rp 750 juta. Namun, anggaran kegiatan itu tidak masuk dalam APBD DKI 2018. (zak/hri)