Cegah Kasus Diskriminasi, Kementerian PPPA dan Peradi Teken MoU

Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). MoU ini dibuat untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban diskriminasi.

Penandatangan MoU digelar di kantor Kementerian PPPA, gedung RA Kartini, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (26/1/2018) pukul 09.40 WIB. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu dan Wakil Ketua Peradi Hermansyah Dulaimi.

Kementerian PPPA dan Peradi meneken MoU. (Zunita/detikcom)

Dalam sambutannya, Pribudiarta menyampaikan 29 perempuan dan penyandang disabilitas tercatat menjadi korban kekerasan pada 2015. Sedangkan pada 2016, terjadi 33 kasus diskriminasi dan naik menjadi 35 kasus pada 2017.

"Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di hilir saja, tetapi kita harus mampu menangani di tingkat hulu juga, bagaimana kita mencari cara agar perempuan dan anak tidak menjadi korban diskriminasi," jelas Pribudiarta.

Karena itu, lanjutnya, lewat MoU dengan Peradi, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, perempuan, dan anak ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua Peradi Hermansyah Dulaimi mengatakan pihaknya menyambut baik penandatanganan nota kerja sama dengan Kementerian PPPA. Pihaknya siap memberikan bantuan bantuan hukum kepada korban diskriminasi.

"Kami memiliki 104 cabang di seluruh Indonesia dan telah terbentuk 68 pusat bantuan hukum. Pusat bantuan hukum memang dikhususkan membantu permasalahan hukum khusus untuk para pencari keadilan, khususnya kaum marginal. Sehingga kerja sama ini kami sambut baik dan kami siap melaksanakan ini," imbuh dia. (idh/idh)