DetikNews
Kamis 25 Januari 2018, 08:09 WIB

Rekomendasi Pansus akan Minta Masukan, KPK: Kami Tak Ikut Campur

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Rekomendasi Pansus akan Minta Masukan, KPK: Kami Tak Ikut Campur Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pansus hak angket untuk KPK akan meminta masukan dari pimpinan KPK sebelum rekomendasi dibacakan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berkata pihaknya tak akan ikut campur.

"KPK tidak mencampuri rekomendasi Pansus. Itu urusan mereka," kata Syarif saat dihubungi detikcom lewat pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Syarif tetap berpegang teguh pada sikap KPK sejak awal soal pansus hak angket. Menurutnya, KPK tetap tidak bisa menjadi objek hak angket.


"KPK tetap berpikiran bahwa KPK tidak bisa menjadi objek Pansus DPR karena KPK bukan di bawah Presiden," kata Syarif.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berkata masih menunggu dulu rekomendasi yang disebut Bamsoet akan dikirimkan tersebut. Akan ada rapat pimpinan untuk menentukan sikap KPK lebih lanjut.

"Ya kita menunggu saja, kan sampai sekarang belum ada kiriman rekom (rekomendasi) ke KPK. Kita bicarakan dalam rapim tentang sikap kita, setelah kita terima rekom," ujar Agus saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya diberitakan, Bamsoet menyebut rekomendasi pansus hak angket untuk KPK akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 12 Februari 2018. Namun, rekomendasi akan dikirim lebih dulu ke KPK agar pimpinan KPK bisa memberi masukan sebelum rekomendasi disahkan.


"Sebelum tanggal 12 dibacakan di paripurna, kita serahkan kepada pimpinan KPK agar memberi masukan-masukan. Kalau sudah, baru kita bacakan di paripurna," kata Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).

KPK sendiri selama ini memang diketahui tidak pernah datang dalam undangan pansus hak angket. Sebagai gantinya, KPK beberapa kali memenuhi panggilan Komisi III DPR yang di dalamnya mempertanyakan materi yang diangkat pansus.

Bukan tanpa sebab, keabsahan hak angket sendiri masih menjadi polemik. Terutama soal apakah KPK merupakan lembaga yang bisa menjadi objek hak angket.
(nif/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed