Polda Metro Sita 35 Mobil Kredit Bermasalah karena Pelatnya Bodong

Mei Amelia R - detikNews
Rabu, 24 Jan 2018 17:32 WIB
Polda Metro menyita 35 mobil kredit bermasalah karena pelatnya bodong. (Mei/detikcom)
Jakarta - Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 35 unit mobil kredit bermasalah karena berpelat bodong. Dua di antaranya ditemukan menggunakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Sam Indradi mengatakan mobil-mobil tersebut diamankan polisi dalam operasi gabungan dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya selama dua pekan terakhir selama periode akhir Desember 2017 hingga pertengahan Januari 2018.

"Dua minggu terakhir ini kami mengamankan 35 unit mobil tanpa menggunakan identitas aslinya, di mana pelat nomornya tidak sesuai peruntukannya," ujar Ade Ary kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Mobil-mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia atau mobil yang masih berstatus kredit. Pemilik kendaraan menggunakan pelat nomor palsu, diduga untuk menghindari penarikan mobil oleh pihak leasing karena kreditnya bermasalah.

"Dari 35 mobil ini, dua di antaranya menggunakan STNK palsu, ini masih kami selidiki pelaku pemalsuannya," ungkapnya.



Ia mengatakan para pemilik atau pengemudi mobil yang menggunakan pelat palsu hanya dikenai tilang karena termasuk pelanggaran lalu lintas. Sedangkan terkait kepemilikan STNK palsu, polisi menduga pemilik kendaraan tidak mengetahui bahwa STNK kendaraannya palsu.

"Untuk STNK palsu, modusnya masyarakat diiming-imingi mobil murah yang hanya dilengkapi dengan STNK. Alasannya, BPKB-nya akan dikasih kalau sudah lunas, sehingga dikasihnya STNK dan ternyata STNK-nya palsu," sambungnya.



Polda Metro Sita 35 Mobil Kredit Bermasalah karena Pelatnya BodongPolda Metro menyita 35 mobil kredit bermasalah karena pelatnya bodong. (Mei/detikcom)

Sementara itu, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus mengatakan mobil kredit yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (leasing) merupakan objek jaminan fidusia. Kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan, atau dijual tanpa sepengetahuan dan seizin pihak leasing.

"Apabila hal itu dilakukan, dapat dikenakan Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penjual dan pembeli dapat dipidana apabila memindahtangankan, menjual, atau menggadaikan objek jaminan fidusia," ujar Agus.

Begitu juga ketika ada oknum pihak leasing yang terlibat dalam pengalihan objek fidusia yang tidak sesuai prosedur, bisa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, biasanya oknum dari leasing menyarankan penggunaan identitas palsu dalam proses pengajuan aplikasi.

"Kalau ada leasing yang mendorong itu, bisa kena Pasal 35 UU No 42 Tahun 1999, mirip dengan pemalsuan identitas dalam kredit," ucap Agus.

Untuk itu, Agus menyarankan, agar terhindar dari masalah pidana, masyarakat diminta mengajukan kredit kepada leasing yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Ada 200 perusahaan leasing yang terdaftar resmi di APPI. (mei/rvk)