Rabu 24 Januari 2018, 11:44 WIB
100 Hari Anies-Sandi, Ini Catatan Positif-Negatif Hanura
Anies Baswedan-Sandiaga Uno/Foto: Agung Pambudhy
FOKUS BERITA:
100 Hari Anies-Sandi
Jakarta -
Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta penilaian positif-negatif atas 100 hari kerja Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Poin positif pertama yang diberikan atas upaya Anies-Sandi menepati janji politik saat kampanye.
"Kedua, Anies-Sandi mengakomodir dan memberi ruang kepada orang-orang yang telah mengantarkannya menjadi Gubernur. Tiga, berusaha untuk mengemas dan mengedepankan program-program untuk masyarakat kecil OK OCE, OK OTrip, rumah DP 0 persen, dan tranportasi," ujar anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Ruslan Amsyari, Rabu (24/1/2018).
Namun ada juga penilaian negatif atas 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Ruslan menilai kebijakan yang diterapkan hanya sekedar memenuhi janji politik tanpa ada perancangan dan strategi yang matang.
Ada 4 poin negatif yang dicatat Ruslan selama Anies-Sandi memimpin Jakarta. Poin-poin tersebut menyoroti kebijakan yang dibuat oleh Anies-Sandi.
Pertama, Ruslan menilai dicabutnya larangan roda dua di Jalan Sudirman-Thamrin justru menimbulkan kesemrawutan. Belum lagi, lanjutnya, munculnya ojek pangkalan di sekitaran Bundaran HI membuat Jakarta terlihat kumuh.
"Di samping itu pembebasan motor tersebut tidak diimbangi dengan penataan aturan seperti pada kendaraan roda 4, juga batasan penggunaan jalur," paparnya.
Selanjutnya, program rumah DP Rp 0 dirasa tidak mengakomodir kepentingan masyarakat kecil. Dia juga menilai Anies-Sandi terlalu buru-buru memenuhi janji politiknya.
"Terburu-burunya untuk pemenuhan janji perlu juga dipertanyakan, bagaimana lahan yang akan digunakan apakah sudah clear and clean dan milik siapa. Bagaimana dengan rumah contoh yang ada? Apakah betul-betul rumah seperti itu yang akan didapati oleh masyarakat pembeli?"ujar Ruslan.
Sementara kebijakan soal penutupan Jati Baru dan penanganan pedagang kaki lima di Tanah Abang yang dinilainya tanpa persiapan. Ruslan menyebut, upaya itu tidak ada rencana yang matang sehingga ada aturan yang dilanggar.
"Terkesan tanpa persiapan, sosialisasi dan rencana yang matang. Adanya aturan hukum yang dilanggar juga belum menuntaskan tujuan utamanya dalam upaya merelokasi pedagang Pasar Blok G yang akan dibangun," tuturnya.
Terakhir, Ruslan menyoroti soal pelayanan masyarakat. Dia mengatakan pelayanan masyarakat semakin lambat baik di kelurahan dan unit kerja lainnya.
"Tidak adanya lagi spirit kerja yang tinggi," kata Ruslan.
(fdn/fdn)
"Kedua, Anies-Sandi mengakomodir dan memberi ruang kepada orang-orang yang telah mengantarkannya menjadi Gubernur. Tiga, berusaha untuk mengemas dan mengedepankan program-program untuk masyarakat kecil OK OCE, OK OTrip, rumah DP 0 persen, dan tranportasi," ujar anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Ruslan Amsyari, Rabu (24/1/2018).
Namun ada juga penilaian negatif atas 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Ruslan menilai kebijakan yang diterapkan hanya sekedar memenuhi janji politik tanpa ada perancangan dan strategi yang matang.
Pertama, Ruslan menilai dicabutnya larangan roda dua di Jalan Sudirman-Thamrin justru menimbulkan kesemrawutan. Belum lagi, lanjutnya, munculnya ojek pangkalan di sekitaran Bundaran HI membuat Jakarta terlihat kumuh.
"Di samping itu pembebasan motor tersebut tidak diimbangi dengan penataan aturan seperti pada kendaraan roda 4, juga batasan penggunaan jalur," paparnya.
Selanjutnya, program rumah DP Rp 0 dirasa tidak mengakomodir kepentingan masyarakat kecil. Dia juga menilai Anies-Sandi terlalu buru-buru memenuhi janji politiknya.
"Terburu-burunya untuk pemenuhan janji perlu juga dipertanyakan, bagaimana lahan yang akan digunakan apakah sudah clear and clean dan milik siapa. Bagaimana dengan rumah contoh yang ada? Apakah betul-betul rumah seperti itu yang akan didapati oleh masyarakat pembeli?"ujar Ruslan.
Sementara kebijakan soal penutupan Jati Baru dan penanganan pedagang kaki lima di Tanah Abang yang dinilainya tanpa persiapan. Ruslan menyebut, upaya itu tidak ada rencana yang matang sehingga ada aturan yang dilanggar.
"Terkesan tanpa persiapan, sosialisasi dan rencana yang matang. Adanya aturan hukum yang dilanggar juga belum menuntaskan tujuan utamanya dalam upaya merelokasi pedagang Pasar Blok G yang akan dibangun," tuturnya.
Terakhir, Ruslan menyoroti soal pelayanan masyarakat. Dia mengatakan pelayanan masyarakat semakin lambat baik di kelurahan dan unit kerja lainnya.
"Tidak adanya lagi spirit kerja yang tinggi," kata Ruslan.
(fdn/fdn)
