DPD-Depkes-BKKBN Bentuk Satgas Tangani Busung Lapar

Jakarta - Tindakan nyata untuk menangani kasus busung lapar sudah sangat diperlukan. DPD bersama Departemen Kesehatan dan BKKBN pun membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk menangani kasus gizi buruk yang menimpa beberapa daerah di Indonesia ini. Pembentukan satgas ini disepakati dalam rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Departemen Kesehatan (Depkes), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Gedung DPD, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2005).Pertemuan ini, antara lain, dihadiri Wakil Ketua DPD Laode Ida. Sedang dari Depkes hadir Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (BKM) Sri Astusi S. Suparmanto, serta Kepala BKKBN Sumardjati Arjoso."Kami semua tadi sepakat Depkes, BKKBN, dan DPD, perlu tindakan nyata dengan membentuk media kerja melalui task force," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida usai rapat dengar pendapat tersebut.Menurut Laode, untuk menangani kasus busung lapar ini pemerintah diminta segera merealokasikan dana kompensasi BBM kepada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang terkena busung lapar.Dijelaskan Laode, rapat menyepakati perlu dibuatnya disain strategis baik jangka pendek maupun untuk mengatasi masalah busung lapar dan kemiskinan. "Sehingga ke depan persoalan tersebut dapat diantisipasi," ujarnya.Dalam satgas ini Depkes dan BKKBN akan bertindak sebagai sektor utama (leading sector), dan DPD sebagai pemantau. Dari DPD ditunjuk senator Syahdan Ilyas dari NTB, Wilhemum Huwaopeng dari NTT, dan KH Mudjib Imron dari Jawa Timur. Penunjukan ini didasari pertimbangan di ketiga daerah tersebut terjadi kasus busung lapar.Sementara Dirjen BKM Sri Astusi S. Suparmanto menyatakan satgas akan melakukan gerak cepat dengan melakukan pemantauan ke daerah secara langsung. "Untuk saat ini diprioritaskan ke daerah NTT dan NTB," ujarnya. (gtp/)