Sikapi Reformasi DK PBB, RI Bentuk Tim Panel

Jakarta - Pemerintah RI membentuk tim panel untuk memberi masukan atas kontroversi Model A dan B terhadap rencana reformasi struktur keangotaan Dewan Keamanan (DK) PBB yang akan mulai bergulir akhir tahun ini."Sejauh ini pemerintah belum menentukan sikapnya atas perubahan atau perluasan keanggotaan DK PBB. Maka dibentuk tim yang akan memberikan masukan dan pertimbangannya atas pilihan yang ada," kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri, Ali Alatas, di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (16/6/2005).Alatas menyampaikan hal itu usai melaporkan kepada Presiden SBY tentang tugas dari Sekjen PBB untuk menjelaskan reformasi meluas yang akan dilaksanakan dalam tubuh PBB, yakni reformasi bidang pembangunan ekonomi, keamanan serta HAM dan demokratisasi.Dijelaskannya, tim panel tersebut bukanlah tim yang berada dalam struktur pemerintahan. 45 Anggotanya tidak ada yang berasal dari unsur pemerintah dan DPR. Mereka adalah para pakar masalah hubungan luar negeri dari unsur akademisi dan LSM.Selaku Utusan Khusus Sekjen PBB, Ali menjelaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai Model A (perluasan keanggotaan tetap) dan B (perluasan dan perpanjangan masa tugas keanggotaan tidak tetap), telah menyebabkan polemik antar negara-negara anggota PBB sendiri. Meski demikian, kedua model ini sepakat memandang perlu reformasi struktur DK PBB yang dinilai tidak lagi merefleksikan realitas dunia yang berlangsung dewasa ini.Sedikitnya empat negara pendukung Model A yang telah menyatakan dirinyalah yang lebih pantas mewakili kawasannya untuk duduk sebagai anggota tetap DK PBB. Yaitu Jerman untuk Eropa, Brazil untuk Amerika Latin, Jepang dan India untuk Asia."Mereka kini gencar mengadakan probing apakah untuk mengajukan resolusi ke arah yang mengacu Model A. Ini menimbulkan sikap oposisi dari negara-negara yang tidak setuju dengan negara itu sendiri dan prosedur yang ditempuh," jelas diplomat kawakan ini.Kalau dipaksa voting, maka akan menimbulkan perpecahan antar anggota PBB. Oleh karena itu Kelompok pendukung Model B ini menghendaki sejauh mungkin adanya konsensus mengenai cara apa yang harus ditempuh.Lebih lanjut ia Ali mengatakan, dalam waktu satu bulan ini, Presiden Majelis Umum PBB, Jean Ping dari Gabon, akan melanjutkan konsultasi dengan seluruh anggota. Draf pertama yang telah dikeluarkan untuk KTT pada September nanti, sedang diperbaiki. "Kita harapkan ada rancangan baru bulan depan," tambah eks Menlu RI ini. (nrl/)