Demokrat Bela Jokowi soal Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Kerja

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Selasa, 23 Jan 2018 10:44 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto (Gibran Maulana/detikcom)
Jakarta - Beberapa menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo merangkap jabatan di partai politik. Partai Demokrat membela Jokowi soal rangkap jabatan ini.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto menyebut kabinet menteri di Indonesia menganut sistem presidensial. Dia menjelaskan sistem tersebut membuat presiden berwenang penuh dalam menunjuk menteri-menterinya sehingga dia tak mempersoalkan rangkap jabatan tersebut.

"Kabinet kita kan kabinet presidensial, sehingga yang tentukan presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, sehingga di dalam UU Kementerian Negara, UU lain, tidak diatur tentang rangkap jabatan itu," kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).


"Sehingga tetap juga tidak dipersalahkan apabila melakukan rangkap jabatan," imbuh dia.

Menurut Agus, Jokowi mungkin punya pertimbangan lain soal menteri yang merangkap jabatan di partai politik. Untuk diketahui, pada awal pemerintahannya, Jokowi menegaskan tak akan membolehkan menteri merangkap jabatan di partai politik.

Menurut Agus, dia tak berkeberatan dengan sikap Jokowi tersebut. Namun dia meminta Jokowi menanggung risiko apabila ada beberapa menteri yang menyatakan diri ingin kembali duduk di posisi elite parpol.


"Semuanya kita kembalikan lagi kepada Pak Jokowi bagaimana seandainya yang lain komplain, yang lain ingin rangkap jabatan," tutur dia.

Seperti diketahui, Jokowi membiarkan dua elite Golkar merangkap jabatan sebagai menteri. Ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang menjabat Menteri Perindustrian, dan Korbid Hubungan Legislatif Eksekutif Golkar Idrus Marham yang jadi Menteri Sosial. (gbr/hri)