"Dalam kasus ini, kami sangat menyayangkan bahwa unit E8 PDRM sudah merilis kasus ini dan identitas WNI yang dituduh terlibat ke publik/media sebelum memberikan notifikasi kekonsuleran kepada KBRI Kuala Lumpur," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangannya, Senin (22/1/2018).
Iqbal mengatakan tindakan tersebut bukan hanya sekali dilakukan kepolisian Malaysia. Seharusnya pihak kepolisian dapat memberi tahu kepada konsuler Indonesia untuk menangani bersama-sama.
"Tindakan ini juga bertentangan dengan semangat kerja sama yang ditunjukkan Delegasi Malaysia dalam Joint Comittee on Bilateral Cooperation Indonesia-Malaysia bulan Agustus 2017 lalu yang dalam dalam satu butir Record of Discussion-nya menyepakati kerjasama Mandatory Consular Notification on Serious Crime," kata Iqbal.
"Kami meminta agar KBRI Kuala Lumpur segera diberi akses kekonsuleran untuk mengklarifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan dan untuk mengetahui kasus ini secara lebih jelas," imbuhnya.
Sebelumnya, kepolisian Malaysia menangkap dua pria yang diduga terkait dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Salah satu pria yang ditangkap merupakan seorang pekerja konstruksi asal Indonesia.
Keduanya dicurigai merencanakan serangan teror dan mempromosikan ideologi ISIS di wilayah Malaysia. Sementara itu, Polri mengatakan tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang dilakukan PDRM terhadap WNI yang tak disebutkan namanya itu.
"Itu kewenangan Malaysia. Kami tidak ikut campur. Sama kayak warga negara Malaysia di Indo terlibat ISIS, kami tangkap," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/1). (nkn/nvl)
