DetikNews
Senin 22 Januari 2018, 08:50 WIB

Jejak Gaduh Politik Oesman Sapta

Aryo Bhawono - detikNews
Jejak Gaduh Politik Oesman Sapta kiagoos auliansyah
Jakarta -

Ketika partai-partai lain tengah bersiap mengikuti verifikasi untuk bisa menjadi peserta Pemilu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) malah dilanda huru-hara. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dimotori Sarifuddin Suding Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura memecat Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatan ketua umum (ketum). Pemecatan dilakukan setelah 27 dari 34 DPD, serta 407 dari 512 DPC Hanura mengajukan mosi tidak percaya pada OSO.

Alasan mosi tidak percaya antara lain karena OSO mengganti beberapa Ketua DPD yang dinilai tidak sejalan. Juga kerap membuat keputusan sepihak terkait pemilihan kepala daerah, sehingga menimbulkan gejolak seperti di Purwakarta dan Garut. Selain itu, Ketua DPD Hanura Sumatera Selatan Mularis Djahri menuding OSO memindahkan uang partai Rp 200 miliar ke rekening pribadinya

"Sebabnya adalah masalah kepemimpinan, masalah leadership, dan saya kira saya tidak bisa mencegahnya," kata Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto saat membuka Rapat Kerja Paguyuban Jawa Tengah di Museum Nasional, Minggu (21/01/2018).

Pengamat politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Lili Romli menyarankan agar Wiranto mengajak kedua kubu yang bertikai secepatnya untuk duduk bersama.

"Konflik internal bakal mempersulit proses verifikasi oleh KPU untuk Pemilu 2019. Akhirnya yang rugi ya Hanura sebagai partai bakal menghadapi masalah eksistensi untuk 2019," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun mengingatkan, baik Oesman maupun Sarifuddin tak bisa berdiri sendiri-sendiri. Sebab kepengurusan yang tercatat di Kementrian Hukum adalah atas nama Oesman Sapta sebagai ketua umum dan Sarifuddin Suding sebagai Sekjen. "Pak Oso tidak bisa tanda tangan surat tanpa sekjen, sekjen tidak bisa tanda tangan tanpa ketua umum," ujarnya.

[Gambas:Video 20detik]

Oesman Sapta sendiri balik menuding kubu Sarifuddin Suding sengaja membuat ulah agar Hanura tak lolos verifikasi KPU. "Kalau nanti tidak lolos orang-orang yang bikin isu ini keluar dari partai, dan bergabung ke partai yang sudah dipersiapkan," ujarnya kepada pers di Hotel Manhatan, Minggu (21/1/2018).

Oesman menjabat ketua umum Hanura sejak 2016 setelah Wiranto selaku ketua umum yang juga pendiri partai menjadi Menko Polkam. Beberapa bulan kemudian, OSO yang juga wakil ketua MPR dilantik menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Untuk menggapai jabatan tersebut, OSO pun terlibat konflik dengan sebagian anggota (senator) DPD. Kubu GKR Hemas termasuk yang berjalan sendiri sehingga agenda rapat Panitia Musyawarah DPD RI sempat terpecah dalam dua kubu.

Jejak konflik OSO dalam berpolitik dan berorganisasi juga bisa dilacak hingga tujuh laun. Tepatnya ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Ketua Umum HKTI dalam Munas VII di Bali, 2010, Oso menggelar Munas tandingan. Perseteruan berlanjut ke ranah hukum.

[Gambas:Video 20detik]

Konflik dualisme ini dimenangkan oleh OSO berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 310 /K/TUN/2012 dan putusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-14.AHO 1.06 tahun 2011 yang diperkuat oleh Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI No 8 Tahun 2010. Sedangkan terkait merek dan logo HKTI, MA dalam putusannya pada 27 Januari 2016 dan 15 Oktober 2012 memenangkan kubu Prabowo.

Nama Oesman Sapta mulai terdenar kiprahnya di politik saat dia menjadi anggota MPR dari utusan daerah pada 1999. Dalam Sidang Tahunan MPR 2002, dia terpilih menjadi wakil ketua MPR mewakili Fraksi Utusan Daerah. Untuk mengakomodasi Oesman (Utusan Daerah) ini membuat kursi pimpinan MPR bertambah dari enam menjadi tujuh.

Pada 2002 pula OSO diketahui mendirikan dan memimpin Partai Persatuan Daerah. Tapi partai itu tak pernah mendapat sambutan masyarakat sehingga gagal ikut pemilu karena tidak lolos electoral threshold.

[Gambas:Video 20detik]




(ayo/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed