DetikNews
Jumat 19 Januari 2018, 19:18 WIB

KPK Pernah Periksa Pejabat Kemenhub soal Izin Pesawat Bupati Rita

Haris Fadhil - detikNews
KPK Pernah Periksa Pejabat Kemenhub soal Izin Pesawat Bupati Rita Rita Widyasari (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK rupanya pernah memeriksa pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkaitan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari. Pejabat itu diperiksa soal urusan izin pesawat atau helikopter.

"Kami melakukan proses pemeriksaan terhadap pejabat Kemenhub itu lebih dalam konteks proses perizinan. Bagaimana proses, misalnya ada kendaraan udara perizinannya seperti apa, penggunaannya seperti apa," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018).

Namun KPK tak menyebut apakah kendaraan udara itu milik Rita atau bukan. Selain itu, KPK juga belum melakukan penyitaan atas kendaran udara itu.

"Terkait apakah sudah ditemukan dan disita kendaraan udara tersebut belum ada informasi tersebut. Kalau sudah dilakukan tentu akan diinformasikan," ujarnya.

Febri kemudian menyebut ada sejumlah aset milik Rita yang telah disita dari 3 kasus yang menjeratnya, antara lain, apartemen, mobil, hingga tas bermerek. "Sebagian sudah disampaikan. Ada 2 apartemen yang sudah disita dan sejumlah mobil, sejumlah perlengkapan lain seperti tas sepatu dan jam tangan yang kami duga nilainya cukup siginfikan," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK memang pernah memanggil Kasubdit Produk Aeronautika Kementerian Perhubungan Kus Handono terkait kasus gratifikasi Rita pada 20 Desember 2017. Namun, saat itu KPK tak memberi keterangan apakah Handono hadir dan apa saja yang ditanyakan.

KPK telah menetapkan Rita sebagai tersangka dalam 3 perkara. Pertama, untuk sangkaan suap, Rita diduga menerima suap Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP.

Uang itu disebut diterima pada Juli dan Agustus 2010 untuk pemberian izin lokasi guna keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT SGP (Sawit Golden Prima).

Kedua, dalam dugaan gratifikasi, Rita bersama Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) diduga menerima uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar.

Yang terbaru adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini Rita diduga melakukan pencucian uang senilai Rp 436 miliar.
(haf/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed