DetikNews
Jumat 19 Januari 2018, 12:14 WIB

Tambahan Anggaran Verifikasi Parpol Ditolak, KPU Maksimalkan Dana

Dwi Andayani - detikNews
Tambahan Anggaran Verifikasi Parpol Ditolak, KPU Maksimalkan Dana Ilustrasi Pemilu. (Foto: Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada penambahan anggaran untuk KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai verifikasi partai peserta Pemilu 2019. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU akan tetap lakukan verifikasi faktual dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

"Kita akan melakukan verifikasi faktual dengan sumber daya (dana) yang tersedia," ujar Wahyu saat dihubungi detikcom, Jumat (19/1/2018).

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman sempat menjelaskan tambahan dana Rp 68 miliar itu untuk proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu mendatang. Sebelum putusan itu, parpol peserta Pemilu 2014 tidak akan melalui proses verifikasi faktual. Putusan tersebut mengakibatkan semua parpol peserta Pemilu 2019 mesti menjalani tahapan tersebut sehingga dana lebih dibutuhkan.


"Sekitar Rp 68 M, kebutuhannya ditambah, itu tingkat kabupaten/kota karena dia kan banyak, harus verifikasi faktual keanggotaan. Tingkat provinsi Rp 400 juta. Itu tambahan akibat keputusan itu," ujar Arief (13/1).

Namun Permintaan tambahan anggaran itu pun ditolak oleh Kemendagri. Tjahjo mengatakan tidak ada penambahan anggaran untuk KPU.

"Nggak ada. Sudah. Kalau saya usul, kan nggak boleh. KPU kan mandiri," kata Tjahjo (18/1).

Menurutnya saat ini KPU memiliki sisa anggaran tahun lalu (yang tidak terpakai) yang telah dikembalikan kepada pemerintah. Menurutnya, KPU bisa mengajukan permintaan dana itu kembali.
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed